EnglishIndonesia

Berita Terkini

18
Dec

PETISI DUKUNGAN UNTUK MENDORONG PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL DAN BERKUALITAS

Download: Kertas Posisi RUU Pelayanan Publik  

Saat ini, Pemerintah bersama Komisi II DPR RI, sedang melakukan pembahasan RUU Pelayanan Publik. Munculnya RUU Pelayanan Publik ini merupakan sebuah inisiatif yang cukup baik untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Namun sangat disayangkan, RUU Pelayanan Publik yang dibidani oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Nagara (MENPAN) memiliki banyak kekurangan yang nantinya membuat UU Pelayanan Publik tidak memiliki tangan yang kuat untuk membenahi pelayanan publik di Indonesia.

Merespon kondisi RUU Pelayanan Publik yang masih banyak mengalami kekurangan, terutama untuk jaminan pemenuhan layanan hak-hak dasar rakyat; seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan kaum miskin dan anak terlantar, ketersediaan bahan pangan pokok, dan lain sebagainya.

MAKA, DENGAN INI KAMI MEMINTA KEPADA DPR dan PEMERINTAH UNTUK SEGERA:

  1. MELAKUKAN PERBAIKAN draft RUU Pelayanan Publik dengan pendekatan "¬ĚPelayanan Berbasis Pemenuhan Hak Dasar"

  2. MENGATUR secara TEGAS di dalam RUU Pelayanan Publik mengenai:

    • Jaminan atas terpenuhinya hak-hak dasar rakyat melalui pelayanan publik mendasar baik yang dilakukan Pemerintah maupun sektor swasta.

    • Jaminan bahwa partisipasi masyarakat akan diperluas melalui keterlibatan masyarakat dalam pembentukan piagam warga sebagai kontrak layanan yang dbuat oleh penyelenggara layanan dengan masyarakat.

    • Jaminan untuk percepatan pelayanan kepada kelompok rentan dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat miskin dan kelompok adat terpencil.

    • Pengaturan mekanisme keluhan dan jaminan terhadap penyelesaian sengketa

    • Pentingnya menerapkan sanksi perdata dan pidana, untuk memberi perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan.

    • Perlunya pembentukan lembaga pengawas independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik, menerima dan menindaklanjuti secara konkrit keluhan dari masyarakat, menyelesaikan sengketa hingga memutuskan sanksi bagi penyelenggara pelayanan yang merugikan masyarakat.

  3. MELAKUKAN PROSES PEMBAHASAN RUU Pelayanan Publik secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat seluas-luasnya sesuai mandat UU No. 10 tahun 2004 pasal 53, terutama karena RUU tersebut akan berdampak langsung bagi masyarakat.

  4. MEMUTUSKAN bahwa seluruh tahapan sidang pembahasan RUU Pelayanan Publik dinyatakan TERBUKA UNTUK UMUM. 

KAMI MENYATAKAN MENDUKUNG UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN MP3 DALAM MEMBANTU MEMUJUDKAN RUU PELAYANAN PUBLIK YANG MEMIHAK PADA RAKYAT, DEMI TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL DAN BERKUALITAS.

 

Informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
Sekretariat: Yappika, Jl. Pedati Raya no. 20 Jakarta Timur 13350, telp. 021 – 8191623, fax. 021 – 8500670, e-mail. yappika@indosat.net.id. C.p. Qorihani

 

ISI PETISI : 

{beapetition pet=1&showmail=1&showhome=0&showloca=1&showicq=0&showaim=0&showmsn=0&showtext=1}

Lihat penandatangan petisi ini lebih detail >>