EnglishIndonesia

aktivitas

21
Apr

Advokasi Anggaran Pendidikan

Pasca diamandemen sebagai bagian dari gelombang reformasi, UUD 1945 pada pasal 31 ayat (4) telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Sejak tahun 2008, Pemerintah telah memenuhi kewajiban tersebut, meskipun alokasi 20% tersebut juga ikut memasukkan gaji guru dan urusan pendidikan dari Kementerian lain. Namun, Pemerintah Daerah justru belum banyak yang memenuhi kewajiban tersebut, meski kewenangan untuk urusan pendidikan sebenarnya telah didesentralisasikan kepada mereka. Hingga saat ini, dana transfer dari Pemerintah masih menjadi andalan sumber pemasukan dari APBD.

Selain itu, marak pula terjadi penyimpangan anggaran dan pengalokasian yang tidak efektif dan efisien oleh aparatur negara. Akibatnya, masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pun tidak kunjung bisa benar-benar dipenuhi.

Salah satu persoalan penting yang sayangnya tidak terlalu diprioritaskan adalah banyaknya ruang kelas SD yang rusak dan mengancam keselamatan anak-anak. 1 dari 6 ruang kelas SD di Indonesia rusak. 3.2 juta anak terancam bahaya setiap harinya. Sayangnya, jika merujuk pada data realisasi anggaran untuk rehabilitasi SD rusak dalam 3 tahun terakhir, diperkirakan butuh waktu 20 tahun bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Oleh karena itu, YAPPIKA bekerja sama dengan Action Aid Internasional, melakukan advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi SD rusak. Agar persoalan ini bisa selesai lebih cepat dan anak-anak yang terancam bahaya bisa terus berkurang.