EnglishIndonesia

aktivitas

21
Apr

Advokasi Pelayanan Publik

pelayanan publik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari warga. Dari lahir sampai mati, orang selalu berurusan dengan pelayanan publik. Namun, karena posisi mereka yang lemah, orang sering mendapatkan pelayanan publik yang buruk dari penyedia layanan.

YAPPIKA dan lainnya Organisasi Masyarakat Sipil bergabung dalam Komunitas Peduli Pelayanan Publik (MP3) – sebelumnya dikenal sebagai Layanan Umum Jaringan Advokasi, telah secara aktif mempromosikan peningkatan pelayanan publik menjadi lebih akuntabel dan berkualitas sejak tahun 2006. Dimulai dari keterlibatan dari YAPPIKA dan MP3 dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik dengan memberikan masukan kepada mengawasi pelaksanaannya akan disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.

YAPPIKA dan MP3 berhasil dalam mempengaruhi substansi UU Pelayanan Publik dengan paradigma pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Itu karena awalnya draft RUU dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (PAN-RB) hanya berpusat pada penyedia layanan publik. Ada 5 proposal utama dari YAPPIKA dan MP3 untuk Layanan Bill Umum, yang sebagian besar ditampung:

  1. Citizen Charter sebagai kontrak layanan yang dibuat oleh penyedia layanan dan orang-orang, yang dinyatakan dalam UU Pelayanan Publik sebagai Deklarasi Layanan
  2. Standar Pelayanan dikonsepkan secara partisipatif
  3. layanan khusus bagi kelompok rentan
  4. Monitoring dan Sengketa Mekanisme Resolusi
  5. Sanksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pidana dan perdata

Namun, zat yang cukup progresif dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam UU Pelayanan Publik tidak selalu menyelesaikan masalah pelayanan publik. Pertama, kurangnya upaya perhatian media dan sosialisasi yang dilakukan oleh PAN-RB Kementerian menyebabkan banyak orang tidak tahu tentang hak untuk layanan publik yang berkualitas dan bahwa partisipasi dalam mewujudkan telah dijamin. Kedua, downgrade dari garansi partisipasi, yang dinyatakan dalam UU Pelayanan Publik sebagai “wajib”; sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2012, hanya dinyatakan sebagai “diizinkan”. YAPPIKA dan MP3 tidak hanya melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga mendorong masyarakat di tingkat lokal untuk secara aktif memanfaatkan peluang partisipasi yang tersedia. Dalam 2 tahun, YAPPIKA dan jaringan MP3 di 6 daerah (Malang, Kupang, Pekalongan, Surakarta, Bandar Lampung, dan Sinjai) berhasil mengatur 82 masyarakat untuk mengumpulkan 1.791 orang, mengumpulkan 8.185 pengaduan terkait pelayanan publik yang dijemput via perangkat selular mengeluh, 5828 petisi dalam kesehatan, pendidikan, dan sektor listrik, dan monitoring pelayanan publik berbasis masyarakat menggunakan Clem (monitoring Community Led) yang hasilnya kemudian dirumuskan dalam bentuk kertas rekomendasi untuk disampaikan kepada Walikota / Bupati, DPRD , dan Service Provider Unit.

YAPPIKA dan MP3 juga mengamankan proses pemilihan Calon Anggota Ombudsman Indonesia sebagai Lembaga Negara yang menjadi Pelayanan Publik Eksternal Pengawas 2011-2016 dan 2016-2021. YAPPIKA dan MP3 mencari track record Calon Anggota Ombudsman sehingga panitia seleksi dan DPR RI dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari calon sebelum memilih dan memilih mereka. Selama waktu pemilihan Calon Ombudsman untuk periode 2016-2021, selain melakukan rekaman pelacakan, YAPPIKA dan MP3 juga melakukan Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman 2011-2016.