EnglishIndonesia

Berita Terkini

31
Jul

AUDIENSI VIRTUAL REVISI UU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pada 24 Juli 2020, YAPPIKA-ActionAid (YAA) yang terdiri atas Direktur Eksekutif dan Tim Program Emergency Response and Recovery (ERR), beserta Yayasan Skala Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) melakukan audiensi virtual dengan Ketua Panja Revisi UU Penanggulangan Bencana, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Bapak Tb. Ace Hasan Syadzily. Audiensi ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi penguatan substansi Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berbekal kajian-kajian kebijakan dan pengalaman bekerja langsung pada aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta berpedoman pada standar dan protokol internasional aksi kemanusiaan, YAA dan AMPU-PB memberikan usulan dan rekomendasi kepada Ketua Panja Revisi UU Penanggulangan Bencana (RUU PB). RUU ini telah menjadi inisiatif DPR RI sejak diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2019 – 2020 pada 12 Mei 2020.

Membuka audiensi ini, Ketua Panja Revisi UU Penanggulangan Bencana, Bapak Ace Hasan Syadzily, menyampaikan empat hal pokok dalam RUU PB, yaitu penguatan kelembagaan BNPB agar diberikan otonomi yang kuat dalam fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, tidak terkecuali pada level daerah; memperhatikan perspektif tata ruang Indonesia terutama dalam isu pembangunan; adanya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai (mandatory budget); dan penyempurnaan aspek jenis bencana yang lebih rinci (bencana alam dan bencana non-alam) dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Audiensi 2

Pada kesempatan ini, YAA diwakili oleh Indira Hapsari—Protection Specialist Program ERR—sebagai juru bicara. Indi menyampaikan tiga perspektif utama sebagai usulan perspektif penting dalam RUU Penanggulangan Bencana, yaitu (1) Pelokalan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, (2) Promosi terhadap kepemimpinan perempuan, dan (3) Perkuat ketangguhan masyarakat lokal. Menurut Indi, tiga perspektif utama ini menguatkan materi usulan AMPU-PB, sebagai berikut:
• Hak masyarakat: memastikan kontribusi OMS lokal dan warga terdampak, baik perempuan maupun laki-laki secara adil dan setara, dalam mekanisme kesiapsiagaan, konsultasi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk mengenali dampak khusus yang dialami perempuan dan kelompok rentan lain akibat bencana, serta memastikan adanya mekanisme/layanan perlindungan bagi mereka.

Sementara untuk memastikan adanya keterlibatan dan kontribusi OMS lokal dan warga terdampak, pemerintah perlu mendukung inisiatif warga, memberikan pendanaan, fasilitasi, peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan ragam peran yang dikontribusikan. Selain itu, pemerintah perlu juga mempromosikan kepemimpinan perempuan. Seringkali dalam situasi bencana, perempuan menjadi the first responder, berinisiatif mengambil berbagai peran saat tanggap darurat namun peran dan keterlibatan perempuan semakin berkurang dalam tahapan selanjutnya.

• Penyelenggaraan penanggulangan bencana: memastikan melakukan assessment kerentanan risiko dengan melibatkan OMS lokal dan warga terdampak, untuk mengenali berbagai bentuk kesenjangan yang menyebabkan kerentanan warga, seperti jenis kelamin, usia, fisik, struktur ekonomi, struktur sosial (misal perempuan-laki, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya).

• Rencana penanggulangan bencana: memasukkan ke dalam kebijakan lokal pengalaman dan pengetahuan historis masyarakat lokal yang mengedepankan kelestarian ekologi dan berkeadilan dalam respon bencana dan upaya membangun ketangguhan komunitas lokal.

Sebagai berbicara di awal, AMPU-PB menyampaikan dasa nawala, 10 aspirasi OMS yang meliputi paradigma yang matang dan mutakhir tentang bencana; membentuk suatu kementerian yang khusus menangani penanggulangan bencana dengan akses pada keputusan nasional; memiliki fungsi yang paripurna; mengalokasikan pendanaan yang memadai dan reguler; membentuk daerah yang mandiri dan tangguh; proses bisnis multitasking yang mumpuni; penetapan kedaruratan yang lugas; OMS yang berkomitmen dan menjadi sektor yang aktif sebagai subyek; kesetaraan dan inklusi yang melibatkan semua segmen dan melindungi yang paling berisiko; dan kolaborasi sipil-militer dengan melibatkan militer sebatas diperlukan dan terukur.

Pada akhir audiensi, Bapak Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa masukan YAA dan AMPU-PB sejalan dengan perspektif Komisi VIII DPR RI. Ketua Panja Revisi UU Penanggulangan Bencana juga berkomitmen untuk mengundang YAA beserta jaringan OMS lain untuk menyampaikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada waktu RUU mulai dibahas di DPR RI.