EnglishIndonesia

Berita Terkini

21
Aug

ERR PASIGALA: PROTECTION CAPACITY BUILDING WORKSHOP “Membangun Kelompok Perempuan Tangguh Paska Bencana”

ERR 1

YAPPIKA-ActionAid berkolaborasi dengan Direktur Eksekutif ActionAid Australia, Michelle Higellin, menyelenggarakan workshop capacity building protection pada tanggal 31 Juli – 02 Agustus 2019 lalu. Pelatihan ini sendiri dihadiri oleh sekitar 28 peserta yang sebagian besar berperan sebagai community organizer (CO) dari para mitra implementator yaitu Fatayat NU, Sikola Mombine, dan Walhi Sulawesi Tengah. Dari ketiga mitra yang hadir, hanya Sikola Mombine yang telah konsisten menjalankan program sektor protection sejak fase I. Fatayat NU adalah mitra implementator yang baru bergabung pada fase II ini dengan pengalaman merespons bencana pada saat masa tanggap darurat. Meski begitu pengalaman mereka dalam bidang kepemimpinan perempuan tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Walhi Sulawesi Tengah yang telah menjadi mitra implementator sejak fase I, baru kali ini menjalankan sektor proteksi.

ERR 2Latar belakang pengalaman yang berbeda tidak menghambat ketiga mitra tersebut untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran selama 3 hari. Terlebih, CO yang hadir tidak hanya perempuan, melainkan juga laki-laki. Hal ini berarti sektor tidak menjadi inklusif untuk kelompok tertentu. Workshop yang dilakukan secara interaktif ini dibagi ke dalam 5 sesi, yaitu identifikasi ancaman proteksi, analisis ancaman proteksi, identifikasi siapa yang dapat berperan membantu, mencari solusi untuk memecahkan masalah, dan memetakan potensi yang dimiliki komunitas.

ERR 3

Berdasarkan hasil analisa dari Fatayat NU, Sikola Mombine, dan Walhi Sulawesi Tengah, ancaman proteksi ditemukan pada wilayah huntara yang berada di Palu, Sigi, dan Donggala. Desain huntara yang sebagian bersifat komunal dengan kamar mandi yang terpisah dan jaraknya cukup jauh dari kamar mempengaruhi tingkat keamanan. Selain itu, pendidikan anak yang terbengkalai menjadi beban tersendiri khususnya bagi kelompok perempuan. Kebijakan mengenai penempatan huntara juga masih belum pasti berlaku untuk jangka waktu tertentu. Itu artinya masyarakat terdampak juga harus memikirkan hunian tetap.

Pada workshop ini, CO juga diajak untuk mengidentifikasi aktor-aktor atau para pemangku kepentingan di wilayah intervensi masing-masing. Ini berguna untuk mendukung penyelesaian masalah perlindungan perempuan di komunitas. Selama ini yang menjadi hambatan dalam mencari solusi adalah minimnya akses partisipasi perempuan dalam ruang kebijakan publik. Dengan keterbatasan tersebut, kelompok perempuan yang didampingi oleh Walhi Sulawesi Tengah di Desa Rogo, Kabupaten Sigi dapat membuat peta komunitas yang terdiri dari titik kerentanan seperti patahan, jarak dari huntara ke toilet umum, akses air bersih, dan sebagainya. Jika seluruh kelompok perempuan dampingan mitra dapat membuat peta komunitas, maka kesempatan untuk mendapat akses di ruang publik akan semakin besar.

Rencana tindak lanjut pada Fase II, Sikola Mombine telah berhasil menambah rumah ramah perempuan. Walhi Sulawesi Tengah juga tengah membentuk kelompok perempuan dan balai belajar untuk isu-isu berbasis gender. Sedangkan Fatayat NU, juga akan membentuk rumah raman perempuan di wilayah intervensi mereka.