Pada 17-18 Januari 2024 lalu YAPPIKA-ActionAid bersama mitra kami LBH APIK Sulawesi Tengah melakukan audiensi dan sosialisasi Program Kepemimpinan Perempuan dalam Perlindungan Berbasis Komunitas  ke Pemerintah Kabupaten Poso,  Pemerintah Kecamatan Poso Pesisir, Pemerintah  Desa Lape dan  Desa Misani serta komunitas di dua desa tersebut.

Kegiatan audiensi dan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperkenalkan program kolaborasi YAPPIKA-ActionAid dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) dengan mengintegrasikan konsep kepemimpinan perempuan dan remaja dalam perlindungan bebrbasis komunitas didua desa yaitu Desa Masani dan Desa Lape. Kedua desa tersebut  merupakan irisan dari area intervensi Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari KPPPA RI serta Program Kepemimpinan Perempuan dalam Perlindungan Berbasis Komunitas dari YAPPIKA-ActionAid.

"Adapun kerja-kerja yang akan kami lakukan berkaitan soal perlindungan, dan memahami potensi bencana yang ada didesa, berkaitan dengan konteks perubahan iklim membangun ketangguhan kepada perempuan dan juga anak muda agar anak muda tidak keluar dari desanya tapi menfaatkan alam yang ada untuk ketangguhan ekonominya, selain itu akan dilakukan pendidikan kepada bapak-bapak juga terkait tidak melakukan kekerasan terhadap istri/anaknya tapi sebaliknya yaitu mendukung istri dan anaknya untuk bisa berpartisipasi pada keluarga. Seperti itu gambaran umum yang akan kami lakukakan nanti di desa," jelas Soka Handinah selaku Humanitarian Action and Resilience Senior Officer YAPPIKA-ActionAid.

Tak hanya itu, YAPPIKA-ActionAid bersama KPPPA RI juga akan memiliki panduan berupa modul model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) dalam Situasi Bencana yang merupakan gambaran beragam aktivitas yang akan dilakukan di kedua desa nanti. 

Ester, Sekdin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Kabupaten Poso mengungkapkan kesiapannya untuk berkolaborasi terutama terkait isu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, "dalam catatan kami pada tahun 2023 terjadi 74 kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Poso dan kasus ini paling banyak terjadi pada anak. Sehingga kami sangat terbuka untuk hal-hal seperti ini," ujarnya.  "Kami sendiri menduga banyak kasus kekerasan seksual yang belum terlapor apakah karena (penyintas) tidak mau melapor atau karena tidak tau mau melapor kemana, kurang edukasi. Masalah lainnya itu anak muda sekarang tidak mau jika hanya berkebun dan bertani dianggap ini tidak trend, jadi memilih untuk keluar dari kampungnya. Tidak tanggung-tanggung bahkan banyak juga yang keluar menjadi Tenaga Kerja Wanita atau Tenaga Kerja Indonesia. " ujar Ester.

Selanjutnya audiensi dilanjutkan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso. Soka Handinah menjelaskan bahwa YAPPIKA-ActionAid bersama mitra lokal yaitu LBH APIK Sulawesi Tengah akan menjalankan program kolaborasi bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan mengintegrasikan konsep  Women-Led Community Based Protection (WLCBP) ActionAid yaitu kepemimpinan perempuan dalam perlindungan berbasis komunitas di dua desa yaitu Desa Masani dan Desa Lape. "Adapun bentuk kegiatan berkaitan soal perlindungan, memahami potensi bencana yang ada di desa, berkaitan dengan konteks perubahan iklim membangun ketangguhan kepada perempuan dan juga orang muda agar orang muda tidak keluar dari desanya tapi menfaatkan alam yang ada untuk ketangguhan ekonominya, selain itu akan dilakukan pendidikan kepada laki-laki juga terkait tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya serta anak tapi sebaliknya yaitu mendukung perempuan dan anak untuk bisa berpartisipasi pada keluarga dan desa. Karena akan ada masyarakat memahami potensi desa dan bencana yang ada di desa sehingga kami melakukan audensi bersama BPBD. Bekerjasama untuk membentuk tim siaga bencana itu dulu," ujar Soka Handinah.

Penjelasan tersebut ditanggapi oleh Darma Metusala selaku Kepala Pelaksana BPBD, "kalau berbicara bencana di Kabupaten Poso khususnya di Masani dan Lape itu potensinya longsor di ujung Kampung Lape, karena 2 desa ini berdekatan. Untuk ke Desa Masani masuknya melalui Desa Lape. Untuk wilayah Poso Pesisir itu rentan gelombang pasang juga termasud itu di Kilo dan Tambarana hampir di seluruh wilayah Poso Pesisir karena posisinya dekat dengan laut".

Seusai dari BPBD, perkenalan program dilanjutkan ke  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Poso. Menanggapi kolaborasi yang akan dilakukan, Merizen Pakaya  selaku Kabid Pelatihan dan Penempatan Kerja Pengupahan Jamsostek berkomentar, "saya melihat modul sekilas saya baca-baca ada 2 point yang berkaitan dengan kami ya, jadi untuk pelatihan nanti bisa kolaborasi juga karena saya rasa perlu sekali kita melakukan pelatihan kepada anak muda, anak muda tidak hanya anak muda tapi masyarakat Poso ini banyak yang ke ares Morowali untuk mencarai kerja, di Poso ada perusahaan tapi tidak sebesar Morowali.  Pelatihan penenempatan kerja sudah kami laksanakan dan pelatihan ini pesertanya 18 tahun ke atas.  Selain itu juga kami telah melakukan pelatihan berbasis masyarakat berdasarkan proposal yang masuk. Kami sendiri tidak mengindahkan pekerja TKI keluar, tapi ternyata banyak juga TKI yang berasal dari Kabupaten Poso".

Berkaitan dengan pelibatan kelompok rentan dalam program ini, Alse B. Tdjuka selaku Kabid Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan memberikan komentar,  "kalau sistem Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemarin kami ada beberapa yang lolos karena meraka ambilnya formasi disabilitas, bagaimana dengan perusahaan yang menerapkan (syarat) harus sehat jasmani dan rohani," ujarnya khawatir. Menanggapi hal tersebut Soka Handinah menjelaskan, "kami akan maksimalkan di desa di mulai dari data desa, apakah ada disabilitas di desa, kemudian bagaimana pelibatannya nanti dalam diskusi, karena kami sangat berharap adanya pelibatan disabilitas ini agar mandiri secara ekonominya. Pastinya kami akan tetap berkoordinasi dengan bapak ibu kedepannya."

Dari diskusi dengan Dinas Nakertras Kabupaten Poso ada beberapa catatatan terkait kondisi ketenagakerjaan di antaranya seperti orang muda banyak yang ke Morowali untuk mencari kerja, hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan di Poso. Pelatihan penempatan kerja pernah dilaksanakan dengan peserta yang berusia 18 tahun ke atas. Hal yang dapat menjadi peluang kolaborasi Program Kepemimpinan Perempuan dalam Perlindungan Berbasis Komunitas diantaranya adalah penghapusan pekerja anak di desa, pelibatan kelompok rentan dalam penguatan kewirausahaan, perlu adanya agenda untuk pelibatan kelompok disabilitas dalam lapangan kerja untuk meningkatkan potensi serta ketangguhan secara ekonomi.