Siaran Pers

Masyarakat Sipil bersepakat Memperluas Ruang Gerak Sipil  di Indonesia

Medan, 26 Juni 2024 – Sumatera Utara menjadi tuan rumah pertemuan tingkat daerah  Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024. Forum tahunan ICSF membahas dan mendukung isu-isu yang dihadapi masyarakat sipil, termasuk di tingkat daerah. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis) dan Yayasan BITRA Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan untuk region Sumatera dan Kalimantan yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 25-26 Juni 2024. 

Bertemakan “Membangun Dialog, Memacu Perubahan: Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi”, rangkaian acara ICSF 2024 telah mengambil langkah pertamanya di Medan dengan menyatukan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari wilayah barat Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan diikuti lebih dari 75  peserta dari berbagai sektor masyarakat sipil, akademisi dan aktivis media.  Acara puncak ICSF 2024 tingkat nasional akan dilaksanakan di Jakarta bulan September. Acara tersebut akan menjadi forum ke-lima ICSF sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2018. 

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif BITRA, Rusdiana, menekankan, “Forum (ini) penting untuk berefleksi dan berstrategi, juga sebagai ruang berbagi bagi masyarakat sipil di Indonesia”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Tunggal Pawestri, yang mengatakan, “Acara ini dilandaskan kegelisahan kita akan demokrasi di Indonesia. Namun, acara ini juga merupakan kemewahan bagi kita karena dapat berkumpul dan berefleksi bersama yang sifatnya bersilangan baik antara sektor dan isu, generasi serta wilayah dari nasional hingga daerah.”

Berbeda dengan pertemuan di tahun-tahun sebelumnya, ICSF 2024 memasukkan rangkaian pertemuan  di level daerah untuk membahas kondisi terkini masyarakat sipil di Indonesia dan di region Sumatera-Kalimantan khususnya. 

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain penyempitan ruang sipil yang disebabkan oleh adanya kekuasaan yang terlalu berorientasi kepada agenda pembangunan yang ekstraktif, melemahnya OMS dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan waktu serta dinamika ekonomi-politik, dan maraknya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat rentan seperti kelompok  ragam gender dan seksualitas, masyarakat adat, dan warga difabel. 

“Penyempitan ruang sipil itu benar terjadi, kepada anak muda misalnya. Banyak sekali ruang yang katanya tersedia namun sebenarnya tidak diberi akses,“ ungkap Jannah, salah satu peserta ICSF 2024 mewakili Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari.

Adapun dimensi penyempitan masyarakat sipil yang diidentifikasi adalah dimensi sosio-politik yang berupa hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi dan sedikitnya kesempatan kepada kelompok rentan untuk mengambil posisi strategis dalam perumusan kebijakan. Dimensi kedua adalah dimensi budaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendukung dan melanggengkan budaya eksklusivitas, pelanggengan nilai-nilai patriarkis, serta budaya yang masih heteronormatif dan transfobia. Dimensi terakhir adalah dimensi ekonomi seperti banyaknya kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat dan tidak transparan serta kebijakan pembangunan yang eksploitatif. 

“Ruang sipil menyempit itu benar adanya. Karena kami (masyarakat disabilitas) masih banyak terhambat…seandainya ruang sipilnya luas, berbagai sarana-prasarana itu (harusnya) dibuat menjadi inklusif,” ujar Merlin, salah satu peserta ICSF 2024 mewakili Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara.

Keresahan-keresahan ini bukanlah upaya untuk menolak adanya peran-peran negara dan kontribusinya selama ini, namun untuk menciptakan peluang dan kerja sama yang lebih baik lagi antara masyarakat sipil, pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Contohnya seperti HAPSARI yang bekerja sama dengan warga dan kelompok perempuan di Desa Denai Kuala, Pantai Labu Deli Serdang, untuk mendirikan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) serta Rumah Nutrisi Keluarga (Nusa)  dan Pondok Bibit untuk membangun ketahanan iklim di desa. 

Program ini merupakan kolaborasi HAPSARI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan Pemda terbukti dapat memperkaya pendekatan budaya dalam mengembangkan perspektif gender dan ketahanan pangan yang berkontribusi pada penanggulangan iklim yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, masyarakat sipil membangun mimpi dan harapan tentang negara Indonesia  yang menjamin pemenuhan hak atas sipil-politik yang sensitif terhadap ragam identitas masyarakat. Harapan lainnya adalah  negara menjamin pelindungan dan perawatan budaya masyarakat adat tanpa adanya unsur komersialisasi, juga menjamin pelindungan budaya terkait identitas gender yang beragam. 

Secara politik, negara yang diimpikan adalah yang tidak bereaksi secara negatif terhadap kritikan warga, pemerintahan yang tidak mempolitisasi identitas, serta adanya pelindungan terhadap pejuang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sedangkan dari segi ekonomi, masyarakat sipil membayangkan seluruh masyarakat akan sejahtera jika kebijakan negara tidak berorientasi ekstraktif, kebijakan ekonomi bersifat partisipatif khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pemerintah menghayati peran sejatinya sebagai regulator untuk menghindari konflik kepentingan. 

Puncak acara ICSF 2024 akan berlangsung akhir bulan September di Jakarta dan akan menjadi forum ke-lima ICSF sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2018. Acara ini akan menjadi momentum refleksi, penyusunan strategi dan pembelajaran kolektif bagi penguatan gerakan dan demokrasi  untuk masyarakat sipil di Indonesia.

Gambar 1. Peserta Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Region Sumatera dan Kalimantan berfoto bersama. 

Narahubung

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Rusdiana (08126406077)

Catatan untuk Editor

Tentang Indonesia Civil Society Forum (ICSF)

Indonesia Civil Society Forum (ICSF) adalah forum kolaboratif masyarakat sipil seluruh Indonesia untuk menghimpun pengalaman dan perspektif tentang kondisi demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia saat ini, berbagai isu penting, dan peran masyarakat sipil dalam memajukan demokrasi inklusif di Indonesia. Forum ini diselenggarakan di tingkat daerah dan nasional. ICSF percaya masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam membangun dan memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan yang damai. ICSF diselenggarakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Indika Foundation dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) di sebagai penyelenggara tingkat nasional dan BITRA Indonesia sebagai penyelenggara untuk ICSF tingkat daerah di area Sumatera dan Kalimantan.  

Tag :