EnglishIndonesia

Berita Terkini

03
Dec

Indonesia Butuh Roadmap Penyelesaian Sekolah Rusak

Jakarta – Kejadian bangunan sekolah yang memakan korban terus terjadi di Indonesia. Setelah bangunan SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur, baru-baru ini bangunan SMKN Miri di Sragen juga roboh. Pemerintah harus membuat terobosan untuk menyelesaikan masalah sekolah rusak lebih cepat. DPR harus mendorong pemerintah membuat roadmap penyelesaian sekolah rusak.

2 korban jiwa dan 11 korban luka di Pasuruan serta 22 korban di Sragen telah menambah panjang daftar korban akibat sekolah roboh. Sebelum dua kejadian terakhir tersebut, berdasarkan pemantauan YAPPIKA-ActionAid, sejak tahun 2015, telah ada 4 siswa yang menjadi korban jiwa dan 73 siswa yang menjadi korban luka akibat bangunan sekolah yang roboh.

Ke depan, jika tidak ada terobosan, daftar panjang anak yang menjadi korban sekolah roboh masih mungkin bertambah, khususnya anak usia SD yang jumlahnya paling banyak. Saat ini, diperkirakan masih ada lebih dari 6 juta anak yang belajar di ruang kelas rusak sedang dan berat yang bisa roboh kapan saja.

Saat ini, masih ada lebih dari satu juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan berat. Dalam 5 tahun terakhir, persentase jumlah ruang kelas rusak sedang dan berat pada tingkat sekolah dasar stagnan di angka 18-19%. Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 18,5 triliun rupiah untuk perbaikan dan pembangunan sekolah rusak melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada pemerintah daerah.

Dana tersebut belum termasuk dana yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang per tahun 2019 dialihkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Masalah sekolah rusak tidak akan selesaikan jika terus dikerjakan secara business as usual. DPR harus menguatkan peran pengawasannya dan mendorong pemerintah untuk membuat roadmap penyelesaian sekolah rusak dengan anggaran yang lebih akseleratif, tata kelola yang lebih akuntabel, dan pelibatan sekolah serta masyarakat untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.