EnglishIndonesia

Berita Terkini

25
Apr

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Penyusunan Panduan Pemberi Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Pada 24 April 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Panduan Pemberian Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia” di Jakarta. Terdapat dua tujuan dari FGD yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Memaparkan hasil rekomendasi perbaikan mekanisme pemeberian sumber daya bagi OMS melalui skema Hibah dan Swakelola Tipe III; dan 2) Mengonfirmasi temuan-temuan dan rekomendasi lanjutan, menemukan catatan kritis, dan mendapatkan masukan terkait praktik pemberian dana hibah dan skema swakelola tipe III bagi OMS di Indonesia. Selain itu, terdapat dua manfaat dari FGD ini, yaitu 1) Adanya masukan bagi draf awal Panduan Pemberian Sumber Daya bagi OMS di Indonesia dan 2) Hadirnya peran kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan OMS yang lebih konstruktif dalam penyusunan panduan pemberian sumber daya bagi OMS.

Narasumber yang hadir dalam FGD ini adalah peneliti KKB, yaitu Ronald Rofiandri (Anggota KKB/Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan PSHK) dan Miftah Fadhli (Anggota KKB/Peneliti ELSAM). FGD ini dibuka dan dimoderatori oleh Riza Imaduddin Abdali (Anggota KKB/Program Officer YAA). Peserta yang hadir dalam FGD ini terdiri atas kementerian/lembaga, OMS, dan OMS, seperti Pusat Penelitian Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri, LKPP, ORI, Bakesbangpol DKI Jakarta, dan Seknas FITRA.

IMG_20190424_115523

Dalam pembukaannya, Riza menjelaskan bahwa panduan ini berusaha melengkapi rekomendasi riset sebelumnya yang telah dihasilkan oleh KKB, yaitu Riset Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa “Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah tersedianya panduan bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian maupun OPD yang memuat serangkaian informasi yang sistematis dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi OMS ketika akan mengakses sumber daya yang dikelola oleh negara”.

Dalam paparannya, Fadhli menjelaskan bahwa “Perlu ada perbaikan dalam pengaturan dana hibah di Indonesia. Dalam draf panduan ini, terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam perbaikan pengaturan dana hibah, yaitu 1) OMS yang mengakses dana hibah, 2) Mekanisme seleksi pemberian dana hibah bagi OMS, 3) Monitoring dan Evaluasi, dan 4) Tranparansi dan Akuntabilitas”. Fadhli menambahkan bahwa dalam aspek OMS yang dapat mengakses dana hibah, hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan OMS yang berkualifikasi, memahami pelarangan OMS di dalam UU No. 16 tahun 2017, dan pembatasan akses terhadap dana hibah. Tidak hanya itu, Fadhli menjelaskan lebih detail bahwa dalam aspek mekanisme seleksi pemberian dana hibah bagi OMS, perlu penekanan terhadap kriteria kelayakan, kriteria pemilihan, verifikasi, fungsi SKT, penganggaran dana hibah, hingga keputusan penerima hibah.

IMG_20190424_111406

Dalam rekomendasi pengelolaan swakelola tipe III, Ronald menjelaskan bahwa panduan ini hanya akan melengkapi dan mengelaborasi berbagai kemungkinan atau pilihan atas persyaratan dalam mengikuti swakelola tipe III. Tujuannya adalah memastikan kualitas transparansi dan akuntabilitas yang lebih maksimal sekaligus menghindari adanya kebuntuan administrasi dan penilaian kelayakan.