EnglishIndonesia

Berita Terkini

15
Oct

Menolak Ancaman ‘Pembunuhan’ KPK!!

SIARAN PERS BERSAMA: MENOLAK ANCAMAN ‘PEMBUNUHAN’ KPK, HENTIKAN REVISI UU KPK!

Koalisi Bersih dengan ini menyayangkan adanya rencana Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh segelintir anggota DPR RI. Hal ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh KPK, masih mendapat perlawanan. Patut diduga bahwa upaya ini adalah titipan para koruptor atau sebut saja, pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK. Kami khawatir bahwa institusi DPR semakin dijadikan arena bagi para koruptor untuk melemahkan musuh-musuhnya.

Hasil identifikasi kami menemukan sejumlah hal penting mengapa substansi Revisi UU KPK dapat dikatakan sebagai upaya membunuh KPK dan mematikan upaya pemberantasan korupsi, diantaranya:

Pertama, Revisi UU KPK membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun.Kedua, Revisi UU KPK mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar. Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri. Operasi Tangkap Tangan terhadap koruptor nampaknya mustahil dilakukan lagi oleh KPK di masa mendatang. Kewenangan penuntutan oleh KPK juga dihapus, artinya KPK tidak boleh lagi menuntut perkara korupsi. Padahal hingga saat ini dari ratusan koruptor yang diproses belum ada satupun yang lolos dari tuntutan KPK. Semuanya dihukum setimpal.Ketiga, Revisi UU KPK mencoba mengubah KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi Revisi UU KPK, DPR berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakan urusan menindak para koruptor.

Agenda diatas diusulkan oleh 15 anggota DPR fraksi PDIP, 9 anggota DPR fraksi Golkar, 2 anggota DPR fraksi PKB, 5 anggota DPR fraksi PPP, 12 anggota DPR fraksi Nasdem, dan 3 anggota DPR fraksi Hanura. Yang mengejutkan, salah seorang politikus dari PDIP bernama Masinton Pasaribu, menyatakan diri sebagai salah satu inisiator utama dari Revisi UU KPK tersebut. Kami dari Koalisi Bersih menyayangkan Sdr. Masinton Pasaribu dalam posisi yang demikian mengingat bahwa Koalisi Bersih pernah mendukung Masinton mendorong ide-ide transparansi dan anti korupsi, penegakan HAM, Lingkungan Hidup dll.

Dengan situasi ini, kami mendesak:

1. Ketua DPR-RI untuk hentikan pembahasan Revisi UU KPK dan mencabut Revisi UU KPK dari rencana legislasi DPR.
2. Presiden Joko Widodo untuk menolak usulan Revisi UU KPK.

Sekaligus, kami menyatakan bahwa Sdr. Masinton bukan lagi anggota DPR yang mendorong agenda Bersih Indonesia, alias bertentangan dengan agenda Pemberantasan Korupsi, Lingkungan Hidup, Reforma Agraria, Penegakan Hukum dan HAM, dll.

Jakarta, 12 Oktober 2015

Salam Indonesia Tanpa Korupsi,
ICW–WALHI–KPA–PSHK –KontraS–Yappika