EnglishIndonesia

Berita Terkini

15
Dec

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

Pada 13 Desember 2017, Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Financial Action Task Force (FATF) menyelenggarakan acara diskusi tentang “Melindungi Kebebasan Masyarakat Sipil dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi FATF” di Warung Daun, Cikini. Pada acara ini, dilaksanakan juga Soft Launching Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk FATF yang saat ini terdiri atas 12 organisasi nirlaba, termasuk juga YAPPIKA-ActionAid. Terdapat tiga narasumber dalam acara ini, antara lain Eryanto Nugroho (Peneliti PSHK), Fransisca Fitri (Direktur Ekesekutif YAPPIKA), dan Badrus Soleh (Peneliti Pusat Timur Tengah dan Perdamaian Global)

Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk FATF ini berusaha untuk mengawal rekomendasi dari FATF, khususnya Rekomendasi 8 untuk organisasi non-profit. Lebih jelasnya, FATF sendiri merupakan badan antar-pemerintah yang diberikan mandat untuk menetapkan standar dan mempromosikan penerapan hukum, peraturan, dan langkah-langkah operasional yang efektif untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman terkait lainnya terhadap sistem keuangan internasional. Secara umum, Rekomendasi 8 FATF menekankan agar negara-negara anggota harus meninjau kembali kecukupan kebijakan mengenai organisasi non-profit untuk dapat mencegah penyalahgunaan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, organisasi non-profit di Indonesia perlu memahami dan mengawal Rekomendasi 8 FATF ini.

Pada diskusi ini, Eryanto Nugroho (Peneliti PSHK) menyatakan bahwa, “Kita menyadari bahwa Rekomendasi 8 FATF ini memiliki dua mata sisi uang. Di satu sisi, kita berharap Rekomendasi 8 FATF dapat terpenuhi dan berdampak positif terhadap pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di sisi yang lain, apabila Rekomendasi 8 FATF ini dimaknai tidak tepat oleh pemerintah, hal ini akan berdampak kurang baik terhadap kebebasan masyarakat sipil di Indonesia.” Oleh karena itu, penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi FATF ini sehingga dapat memberi sisi penyeimbang untuk memastikan Rekomendasi 8 terpenuhi, tetapi jangan sampai menciderai kebebasan masyarakat sipil.

Tidak hanya itu, Eryanto Nugroho juga memberikan lima rekomendasi dalam mengawal evaluasi dari FATF. Pertama, perlu adanya jaringan kerja organisasi non-profit untuk mengawal dan merespon Rekomendasi 8 FATF. Kedua, perlu adanya pemahaman atas sektor masyarakat sipil atau non-profit. Ketiga, perlu meningkatkan partisipasi publik seluas-luasnya terkait berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam merespon Rekomendasi 8 FATF. Keempat, perlu dilakukan dialog multipihak untuk memenuhi rekomendasi 8 FATF. Kelima, perlu penataan kerangka hukum, pembenahan sanksi, dan perbaikan pengelolaan informasi.

Penjelasan Eryanto Nugroho mengenai Rekomendasi 8 FATF diperkuat dengan penjelasan Badrus Sholeh mengenai pola pendanaan terorisme saat ini. Badrus Sholeh menyatakan bahwa terdapat desakan yang besar dari FATF dan negara-negara maju kepada Indonesia untuk menetapkan standar mengenai peraturan dan tindakan operasional terkait sistem keuangan guna memerangi tindak pendanaan terorisme. Bagi Indonesia sendiri, rekomendasi FATF ini penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di wilayah Asia.

Selain itu, Badrus Sholeh juga menceritakan bahwa terdapat pengiriman uang dari Australia ke yayasan di Indonesia yang sebenarnya bertujuan untuk bantuan kemanusiaan, tetapi pemerintah menganggap bantuan tersebut sebagai bantuan terorisme. Hal ini karena yayasan yang bersangkutan menggunakan bantuan tersebut dengan aksi yang berbeda. Dampak lain dengan adanya FATF ini adalah bantuan dari internasional ke Indonesia, seperti untuk kegiatan pendidikan dan kemanusiaan, semakin sedikit bahkan sudah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa FATF kurang jeli dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran uang di Indonesia.

Pada diskusi ini pula, Fransisca Fitri (YAPPIKA) berusaha menjelaskan tentang tata kelola dan lingkungan pendukung bagi OMS berdasarkan pengalaman YAPPIKA, dari mulai pendirian awal hingga kerja-kerja yang telah dilakukan YAPPIKA. Fransisca Fitri menjelaskan bahwa banyak orang yang menganggap sektor OMS itu penting dalam demokratisasi, khususnya terdapat peran dan kontribusi riil yang telah dihasilkan oleh sektor OMS, seperti memengaruhi kebijakan, melakukan pendidikan publik, memberikan pelayanan atau respon langsung, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik pemerintah maupun sektor swasta. Akan tetapi, terdapat faktor lain yang menyebabkan lingkungan pendukung OMS semakin menyempit, seperti kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang represif.

Dalam berbagai situasi dan konteks eksternal yang masih berjalan, YAPPIKA berusaha untuk meningkatkan kapasitas OMS. Dalam pengembangan kapasitas, banyak OMS yang hanya berfokus pada peningkatan kemampuan advokasi, tetapi melupakan bahwa ada pengelolaan internal yang perlu dibangun dan terus ditingkatkan, seperti orientasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan, dan dampak atau hasil kinerja. Melalui kerja peningkatan kapasitas dari YAPPIKA terhadap sekitar 200 OMS, potret OMS saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan program dan kinerja yang dihasilkan besar, tetapi pengelolaan internal sangat lemah.

Di dalam paparannya, Fransisca Fitri juga menjelaskan bahwa terdapat kriteria-kriteria OMS yang ideal secara praktik, seperti manfaat yang berkelanjutan yang diakui oleh konstituen, menghasilkan manfaat yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, kemampuan dalam menggalang dan mengelola sumber daya, mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas, serta adaptif terhadap perubahan dan kepemimpinan. Di akhir paparannya, Fransisca Fitri mengajak peserta untuk merefleksikan empat hal terkait tata kelola dan lingkungan pendukung OMS, antara lain apakah kita ingin memperbanyak OMS sumber daya atau meningkatkan kapasitas OMS yang sudah ada, melakukan pembelajaran berkelanjutan, berjejaring, dan mematuhi aturan pemerintah. FATF