Updates

14
Nov

Pemerintah Kabupaten Bogor: “Tahun 2017 Tidak Ada Lagi SD Rusak”

bogor

Perjuangan YAPPIKA-ActionAid, KOPEL, dan Komunitas Sekolah yang didampingi di Kabupaten Bogor terus berjalan. Meski SDN Leuwibatu 01 dan SDN Tambilung belum mendapatkan alokasi untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur sekolah pada tahun 2017. Komitmen yang sedikit melegakan, tetapi perlu terus dikawal.

Komitmen tersebut muncul dalam Pertemuan Konstituen bertajuk OBSESI (Obrolan Santai Mencari Solusi) yang diselenggarakan oleh YAPPIKA-ActionAid dan KOPEL bersama Radar Bogor pada (5/10) di SDN Leuwibatu 01. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Lutfie Syam mengatakan bahwa persoalan infrastruktur memang persoalan pendidikan utama di Kabupaten Bogor. Wasto, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bahkan menegaskan jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMD) Kabupaten Bogor, “Di tahun 2017, di Kabupaten Bogor tidak ada lagi SD yang rusak.”

YAPPIKA-ActionAid dan KOPEL memulai perjuangan mewujudkan #SekolahAman di Kabupaten Bogor dengan mengumpulkan berbagai data untuk membuktikan urgennya persoalan sekolah rusak dan rekomendasi solusi yang tepat. Temuan-temuan itulah yang kemudian disampaikan dalam Kunjungan Media ke Radar Bogor dan Bogor Today. Hasilnya, isu #SekolahAman pun mulai bergulir dan mendapatkan respons dari Pemerintah Daerah.

Di Radar Bogor edisi 30 Agustus 2016, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi meminta agar mitra kerjanya di Komisi IV melakukan pengawasan secara serius dan mengecek ke lapangan kondisi tersebut. Setelah itu, di Radar Bogor edisi 31 Agustus 2016, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan akan mengurangi belanja perjalanan. “Sehingga dari pengurangan itu bisa menambal dana perbaikan sekolah rusak,” ucapnya.

Di saat yang sama, YAPPIKA-ActionAid dan KOPEL juga melakukan pemberdayaan komunitas sekolah di SDN Leuwibatu 01 dan SDN Tambilung yang melibatkan total 45 orang yang terdiri berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua murid, hingga pemerintah/warga desa. Melalui pemberdayaan tersebut, komunitas sekolah didorong untuk mampu menyampaikan persoalan-persoalan mereka kepada pembuat kebijakan dan memperjuangkan penyelesaiannya bersama-sama.

bogor-2