EnglishIndonesia

Berita Terkini

13
Nov

Praktek Represif UU ORMAS Semakin Nampak di Berbagai Daerah

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]
Laporan Tahun Kedua Pelaksanaan UU Ormas
(2 Juli 2014 – 2 Juli 2015):
PRAKTEK REPRESIF UU ORMAS SEMAKIN NAMPAK DI BERBAGAI DAERAH

Pengantar
Seperti halnya tahun pertama sejak disahkan menjadi undang-undang pada 2 Juli 2013,Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).Obyek pemantauan adalah seluruh praktek UU Ormas dan dinamikanya pada rentang waktu dari 2 Juli 2014 hingga 2 Juli 2015 di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan yangdijalani KKB merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi legislasi. Tujuannya untuk mendapatkan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas terkait tingkat efektifitas maupun kemungkinan memunculkan permasalahan baru.

Metode
Dalam memantau pelaksanaan UU Ormas, KKB melakukan pengumpulan, seleksi, dan verifikasi terhadap sejumlah data dan temuan. Sumbernya antara lain media, laporan lapangan hingga dokumen kebijakan (dalam bentuk qanun /perda, instruksi gubernur, dan surat edaran). Demi memperoleh konfirmasi dan konteks yang lebih utuh, KKB menempuh tahap wawancara dan Focused Group Discussion (FGD) di beberapa daerah. Hasilnya kemudian dianalisis dan menjadi kesimpulan tahun kedua pelaksanaan UU Ormas.

Konteks dan Temuan
Salah satu yang membedakan pemantauan UU Ormas tahun pertama (2 Juli 2013 – 2 Juli 2014) dengan tahun kedua adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan judicial review UU Ormas. Putusan MK 23 Desember 2014 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan UU Ormas, utamanya terhadap dua hal. PERTAMA, pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya. KEDUA, tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan.

Sebelum ada putusan MK, setiap ormas wajib mendaftarkan diri. KKB menemukan praktek keharusan pendaftaran ormas, salah satunya melalui surat edaran pejabat Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (November 2014). Dari temuan di beberapa daerah, sempat muncul pernyataan dari pejabat setempat, yang menyatakan jika suatu ormas tidak diregistrasi, maka ormas tersebut dianggap ilegal, tidak akan diberi akses, dan tidak akan dilayani.
Sekalipun sudah ada putusan MK, praktek di lapangan semakin memperlihatkan watak represif UU Ormas. Sepanjang April 2015 misalkan, muncul kebijakan lokal seperti Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Kemaslahatan dan Ketertiban Umat yang masih mewajibkan setiap ormas mendaftarkan diri dan mengurus ijin jika ingin melakukan kegiatan diKabupaten Aceh Utara. Contoh lainnya adalah perintah penghentian kegiatan suatu ormas dari pejabat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, karena ormas tersebut tidak memperpanjang kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Jakarta, 12 November 2015

CP dan narasumber: Koordinator KKB (Fransisca Fitri 0818202815)

Versi cetak dapat diunduh di sini.