EnglishIndonesia

Advokasi Nasional dan Jaringan

Dalam isu pelayanan publik, semenjak tahun 2006 hingga saat ini, YAPPIKA menjadi koordinator jaringan yang melakukan advokasi isu pelayanan publik bernama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Jaringan ini sendiri memiliki lima mandat sebagai hasil renstra terakhir pada 2016 lalu, sebagai berikut:

a) Memperkuat Posisi Tawar Warga dalam Ruang Partisipasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Terbentuknya komunitas-komunitas akuntabilitas pelayanan publik berbasis warga pengguna layanan yang aktif melakukan aksi-aksi kolektif untuk mengisi ruang-ruang partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Aksi-aksi kolektif tersebut diarahkan untuk merebut ruang-ruang perencanaan pembangunan dari tingkat terendah dan penyusunan standar pelayanan publik; melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala menggunakan instrumen-instrumen alternatif; menggalang aksi-aksi solidaritas seperti petisi online dan aksi-aksi sosial alternatif; dan membangun interkoneksi atar komunitas warga melalui pertukaran pengetahuan atau informasi melalui civic data dan jurnalisme warga.

b) Mewujudkan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang Efektif dan Terintegrasi
Mendorong terwujudnya sistem penanganan pengaduan yang reintegrasi dengan mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja aparat penyelenggara layanan publik. Termasuk menghubungkannya dengan peran pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD. Sistem penanganan pengaduan ini harus dibangun secara partisipatif dan terbuka untuk dikoneksikan dengan sistem penanganan pengaduan yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat sipil juga harus didorong hingga pemantauan tindak lanjut dari pengaduan yang masuk sebagai basis evaluasi keberadaan sistem penanganan pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

c) Penguatan Skema-Skema Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat
Skema perlindungan sosial bagi masyarakat harus dibangun berdasarkan basis data kemiskinan yang handal dan partisipatif. Serta diikuti dengan pertumbuhan sarana prasarana hingga mencapai proporsional yang ideal sehingga mampu meningkatkan akses pelayanan masyarakat. Secara khusus skema perlindungan sosial harus mampu meningkatkan akses pelayanan publik bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan di daerah 3 T (Tertinggal, Terbelakang,  Terluar). Untuk itu harus segera didorong lahirnya regulasi turunan (PP) implementasi UU Penyandang Disabilitas. Skema perlindungan sosial juga harus didukung oleh sistem informasi akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang akurat tersebut akan digunakan oleh masyarakat sipil sebagai basis
dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

d) Terwujudnya Aparatus Sipil Negara (ASN) yang Berintegritas, Kapabel dan Profesional
Kelompok masyarakat sipil (CSO) aktif melakukan pengawalan terhadap agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang didorong akan bertumpu pada whistle blowing system; transparansi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara); dan seleksi jabatan publik secara terbuka. Dengan adanya peluang seleksi jabatan publik secara terbuka ini, champion-champion masyarakat sipil diharapkan mampu berpartisipasi mengisinya. Kelompok masyarakat sipil aktif melakukan evaluasi
kinerja lembaga kuasi negara dan agenda reformasi birokrasi serta aktif mendorong inovasi-inovasi yang berasal dari penyelenggara layanan.

e) MP3 Sebagai Pusat Konsolidasi dan Pembelajaran Bagi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Pelayanan Publik
MP3 diharapkan mampu menjadi pusat pertukaran informasi pembelajaran, inovasi, dan advokasi pelayanan publik. Untuk itu perlu tersedia media berupa forum rutin secara online atau offline minimal enam bulan sekali. MP3 harus
memperluas jaringan kerja (simpul) ke daerah-daerah yang belum terjangkau. MP3 aktif melakukan kampanye pelayanan publik termasuk meluncurkan laporan tahunan potret pelayanan publik di Indonesia.

Lokasi: nasional.

Sumber dana: saat ini swadaya

Advokasi Undang Undang MD3
Hak partisipasi warga dan akuntabilitas badan serta anggota legislative harus terjamin, karena itu YAPPIKA menjadi tim inti Koalisi MS untuk UU MD3 dalam menjalankan fungsinya. Strategi advokasi mencakup advokasi legislasi dan yudisial. Saat ini YAPPIKA menjadi pemohon gugaran UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Advokasi KIP, termasuk open government initiative
YAPPIKA menjadi anggota inti jaringan FOINI (Freedom of Information Network Indonesia). FOINI bekerja untuk mendorong implementasi UU KIP, khususnya pembentukan komisi informasi dan melakukan uji akses informasi.