EnglishIndonesia

Civic Space

Advokasi kebebasan berserikat– 2006 hingga saat ini.
Tujuan: OMS menjalankan berbagai peran-peran yang disandangnya, dalam proses tata kepemerintahan dan pembangunan.
Outcome: Membaiknya kebijakan yang mendukung bagi OMS untuk mempromosikan perlindungan hak-hak warga secara efektif.
Outputs:

  1. Pelaksanaan kebijakan lebih ramah terhadap berkembangnya kebebasan berserikat.
  2. Menguatnya jaringan OMS dalam advokasi kebijakan lingkungan pendukung dan pengembangan tata kelola organisasi yang akuntabel.
  3. Terjadi kolaborasi antara OMS dengan pemangku kepentingan kunci untuk pemantauan dan penyelesaian kasus-kasus kebebasan berserikat

Target groups: OMS, termasuk OBH dan paralegal; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, DPR RI, media.

Lokasi: nasional.

Sumber dana: YAPPIKA, Tifa, DD, PSHK, kontribusi jaringan, TAF (2017-2018)

Pelaksanaan: YAPPIKA merupakan koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang fokus dalam advokasi perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi OMS, monitoring implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan memberikan asistensi bagi OMS dalam isu kebebasan berserikat dan berorganisasi. Dalam advokasi ini, KKB memiliki anggota jaringan OMS yang bersifat cair. Selama ini YAPPIKA bekerja bersama dengan tim inti KKB, yaitu PSHK, ELSAM, dan LBH Jakarta untuk melakukan monitoring implementasi UU Ormas, meluncurkan hasil monitoring setiap tahun, menyelenggarakan training advokasi dan monitoring kebebasan berserikat bagi paralegal, melakukan riset-riset untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah (dalam hal ini Kemendagri, DPR) serta Komnas HAM. Advokasi KKB bisa berbentuk advokasi legislasi dan yudisial dengan mengajukan gugatan ke MK.