EnglishIndonesia

Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil

Advokasi kebebasan berserikat– 2006 hingga saat ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Organisasi-Organisasi Masyarakat—selanjutnya disingkat OMS—telah banyak mengambil peranan penting dalam proses tata kepemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam mempromosikan perlindungan hak-hak warga secara efektif. Karena hal inilah, YAPPIKA-ActionAid mendukung penuh pemenuhan hak OMS dalam menjalankan kinerjanya, dengan capaian berupa:

  1. Pelaksanaan kebijakan lebih ramah terhadap berkembangnya kebebasan berserikat.
  2. Menguatnya jaringan OMS dalam advokasi kebijakan lingkungan pendukung dan pengembangan tata kelola organisasi yang akuntabel.
  3. Terjadi kolaborasi antara OMS dengan pemangku kepentingan kunci untuk pemantauan dan penyelesaian kasus-kasus kebebasan berserikat

Tentu saja, dengan skala nasional, tujuan dari advokasi ini sendiri adalah OMS, termasuk OBH dan paralegal; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, DPR RI, media.

Advokasi kebebasan berserikat sendiri memiliki sumber dana yang berasal dari YAPPIKA dan swadaya anggota koalisi

Seperti dijelaskan sebelumnya, pelaksana program advokasi ini adalah YAPPIKA merupakan koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang fokus dalam advokasi perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi OMS, monitoring implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan memberikan asistensi bagi OMS dalam isu kebebasan berserikat dan berorganisasi. Dalam advokasi ini, KKB memiliki anggota jaringan OMS yang bersifat cair. Selama ini YAPPIKA bekerja bersama dengan tim inti KKB, yaitu PSHK, ELSAM, dan LBH Jakarta untuk melakukan pengawasan implementasi UU Ormas, meluncurkan hasil pengawasan setiap tahun, menyelenggarakan training advokasi dan monitoring kebebasan berserikat bagi paralegal, melakukan riset-riset untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah (dalam hal ini Kemendagri, DPR) serta Komnas HAM. Advokasi KKB bisa berbentuk advokasi legislasi dan yudisial dengan mengajukan gugatan ke MK.