EnglishIndonesia

Pro-InQluEd

Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) – Mempromosikan Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Berkualitas bagi Semua Anak di Indonesia – Februari 2018 hingga 2021

 

Goal:

Tata kelola yang baik dan akuntabilitas di sektor pendidikan di Indonesia dipromosikan, sejalan dengan SDG4, melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses-proses pembangunan. Hasil: Menguatnya dan meningkatnya kerja sama antara OMS dan LA untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk pendidikan inklusif dan berkualitas di tiga kabupaten di Indonesia.

Keluaran:

  1. Menguatnya kemampuan OMS mitra dalam aspek organisasi dan teknis untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses-proses tata pemerintahan lokal dan mempengaruhi kebijakan pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas.
  2. Menguatnya kapasitas komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam proses-proses tata pemerintahan lokal serta pemantauan terhadap anggaran pendidikan dasar dan pelayanan jaminan atas hak pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Local Actors).
  3. Meningkatnya kolaborasi antara masyarakat sipil (termasuk OMS, komunitas dan jaringan) dan pemerintah daerah, dalam kerja sama dengan Ombudsman, untuk meningkatkan pengawasan terhadap akses dan  kualitas pendidikan dasar.
  4. Meningkatnya kerja sama antara OMS dan media dalam advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang akses pendidikan dasar.

 

Lokasi: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumba Barat.

Kelompok Sasaran:

  • Kabupaten: orangtua, guru, kepala sekolah, pejabat desa dan pemimpin daerah di 30 desa; Perwakilan otoritas daerah (Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Kominfo DPRD setempat)
  • Nasional: Perwakilan otoritas nasional dari KemenPAN / BPR (atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) ) dan KSP (Kantor Staff Presiden) yang terlibat dalam pembentukan sistem penanganan keluhan kabupaten dan terkait dengan penanganan pengaduan tingkat nasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat; Kuasi Ombudsman pemerintah, Komisaris dan asisten yang bertanggung jawab atas pemantauan sektor pendidikan.
  • 5 outlet media (surat kabar cetak dan online, dan TV lokal).

 

Penerima manfaat: anak-anak usia sekolah dasar.

Sumber dana: EU

Pelaksanaan: Tiga mitra daerah (Lembaga Pengembangan Masyarakat Swandiri (GEMAWAN) di Sambas, Yayasan BAHTERA di Sumba Barat, dan Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) di Bima) akan melaksanakan program di 3 kabupaten sasaran dan akan menjadi penerima pengembangan kapasitas untuk memungkinkan mereka membangun kemitraan yang efektif dengan LSM dan memberikan advokasi untuk hak hal dalam bidang pendidikan. Mereka akan berperan penting dalam memfasilitasi dibentuknya komunitas sekolah dan advokasi
di tingkat lokal, serta jaringan OMS tingkat kabupaten.