Program Pro-InQluEd Mengadakan Pelatihan Kampanye untuk Mitra Pelaksana

Diterbitkan pada | Senin, 03 Agustus 2020

Jakarta, 24 Juli 2018.

Semua orang, termasuk Anda tentu saja, pasti sepaham bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk masa depan Indonesia. Tanpa ada pendidikan yang baik, sudah bisa dipastikan kemajuan suatu negara akan terhambat. Hal inilah yang menjadi latar belakang berdirinya Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd). Tentu saja, dalam implementasi Pro-InQluEd ini, YAA membutuhkan mitra dalam mewujudkannya.


Semenjak tanggal 18 hingga 21 Juli 2018 kemarin, YAA mengadakan pelatihan kampanye untuk mitra pelaksana program selama 4 hari. Berlokasi di Yello Hotel, Manggarai, Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 3 organisasi lokal mitra Program Pro-InQluEd, yaitu GEMAWAN di Kabupaten Sambas, Perkumpulan SOLUD di Kabupaten Bima, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat, serta staf di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf pelaksana program dalam mendukung strategi kampanye publik”, sebagaimana diungkapkan oleh Akbar Ali, National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid. Strategi kampanye publik menjadi penting untuk membangun kolaborasi dengan jurnalis media massa dan warga dalam mendorong advokasi kebijakan pembangunan di sektor pendidikan, ujar Akbar.

 

Peserta mendapatkan berbagai materi penting tentang pengelolaan sosial media, teknik menulis cerita dari lapangan, teknik fotografi, dan membangun relasi dengan media. Salah satu sesi yang paling menarik untuk peserta adalah ketika mengikuti sesi fotografi yang difasilitasi oleh Adrian Mulya, Profesional di bidang fotografi. Peserta mendapatkan kesempatan untuk melakukan simulasi pengambilan foto dan pembuatan cerita dari lapangan di SDN Mutiara Kabupaten Bogor di hari ketiga kegiatan (20/07/2018).

 

Program Pro-InQluEd bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia, sejalan dengan pencapaian indikator #4 dari Sustainable Development Goals (SDGs) melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik. Sementara tujuan khususnya untuk memperkuat dan meningkatnya kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas di 3 kabupaten, yaitu: (1) Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat); (2) Kabupaten Bima (Nusa Tenggaran Barat), dan (3) Kabupaten Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur).

 

Program Pro-InQluEd diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 151.100 anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan di 3 kabupaten.


Tag :