EnglishIndonesia

Berita Terkini

18
Apr

WABUP TONI PIMPIN DISKUSI WORKSHOP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Workshop Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat di selenggarakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat bersama Kementrian PAN RB, Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Yayasan Bahtera dan Yayasan Yappika bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Rabu, 16 Januari 2019.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP memimpin langsung berjalannya diskusi materi Workshop tersebut. Wabup Toni dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop ini bermaksud untuk kita sebagai Pemerintah Daerah mampu mengevaluasi dan merefleksi masalah yang terjadi di masing – masing Perangkat Daerah. “Pemerintah Daerah harus siap menerima kritik maupun saran masukan dari masyarakat”, ujarnya.

“Dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi dan keterbukaan informasi yang terjadi pada saat ini, Pemda harus melaksanakan program kegiatannya secara transparan dan bertanggungjawab melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan pelayanan publik”, lanjut Wabup.

Wabup Toni juga sempat menyinggung tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Kota Waikabubak mendapat predikat Kota Terkotor se Indonesia. “Saya memaknainya bahwa hal ini adalah cara Tuhan agar membuat kita sadar, sebagai orang Sumba terkadang kita harus mendapat pukulan keras terlebih dahulu setelah itu baru kita bisa bergerak untuk membenahi Kota ini”, ucap Toni.

“Jangan kita sibuk dengan saling menyalahkan satu dengan lainnya, tapi bagaimana kita berpikir untuk bersama – sama membangun komitmen agar kita menjadi lebih baik lagi”, kata Toni yang selanjutnya mengajak para Pimpinan Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat, “Mari kita dukung bapak Bupati dengan ketulusan hati untuk pembersihan Kota. Karena ketika segala sesuatu dipandang tidak beres maka kami sebagai pemimpin yang pastinya disorot. Jika ada pengaduan publik, janganlah kita berpikir negatif tetapi biarlah kita jadikan motivasi yang harus dilaksanakan demi kemajuan Pada Eweta Mandaelu.”

Sementara Policy Advocacy Officer dari Yappika Action Aid Jakarta mengatakan workshop ini lebih mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan berkualitas. Kanal lapor/kotak pengaduan bisa melalui via sms, wa, inbox yang secara langsung akan dijawab oleh admin.
Pimpinan daerah juga akan mendapatkan akses untuk memantau pengaduan tersebut,apakah sudah terjawab atau belum.

Kepala keasistenan bidang pencegahan pada Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT Yosua Karbeka dalam pembahasan materi workshop menjelaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada poin kedua sangat terkait dengan kegiatan ini, bagaimana kita menciptakan partisipasi masyarakat dengan pengaduan masalah. Kota yang maju adalah kota yang justru banyak menerima pengaduan dan kemudian ditindaklanjuti secepatnya.

“Lapor SPAN bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sampai dengan saat ini, belum ada kotak pengaduan di masing – masing Perangkat Daerah sehingga laporan pengaduan dari masyarakat langsung ke Ombudsman”, jelas Yosep.

“Ada 1302 pengaduan masyarakat Sumba Barat yang masuk di kotak pengaduan kami tetapi baru 440 pengaduan yang terjawab karena sebagian dikembalikan ke Instansi – instansi yang mengurus program terkait pengaduan yang masuk”, lanjutnya.

Dalam acara Diskusi, beberapa Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usul saran dan beberapa pertanyaan terkait Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Pengaduan Publik dan berharap agar Ombudsman juga dapat menyelenggarakan sosialisasi langsung ke masyarakat.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.