EnglishIndonesia

Berita Terkini

25
Aug

YAPPIKA-ActionAid Fokus Mendorong Pelembagaan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Pada 13 Agustus 2020, Indonesian Parliamentary Center (IPC) bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA), Yayasan Skala Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) melaksanakan “Webinar Kebijakan Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi, Problematika, dan Alternatif Solusi”. Kegiatan ini memiliki tiga tujuan, yaitu 1) memperoleh informasi perkembangan terkini dan sikap-sikap fraksi DPR RI terhadap Revisi UU Penanggulangan Bencana (UU PB), 2) menggali masukan konsep dari organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait Revisi UU PB, dan 3) memberikan edukasi ke publik terkait substansi Revisi UU PB. Webinar ini dihadiri oleh 5 narasumber, yaitu Lisda Hendrajoni (Anggota Komisi VIII DPR RI F-Nasdem), Bukhori (Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS), Indira Hapsari (Protection Specialist YAA), Trinirmalaningrum (Direktur Yayasan Skala Indonesia), dan Untung Tri Winarso (Pokja Substansi AMPU-PB), serta dimoderatori oleh Ahmad Hanafi (Direktur IPC).
Pic 1

Foto: Narasumber dan Moderator “Webinar Kebijakan Revisi UU Penanggulangan Bencana: Urgensi, Problematika, dan Alternatif Solusi”
Dalam webinar ini, Untung menjelaskan bahwa AMPU-PB mendorong suatu legislasi berbasis pengelolaan risiko guna penanggulangan bencana yang efektif dan inklusif menuju ketangguhan berkelanjutan. Dari tujuan tersebut, setidaknya terdapat tiga jalur yang diusulkan oleh AMPU-PB. Pertama, memutakhirkan paradigma PB dengan mengklarifikasi konsep dan membingkai ulang proses bisnis. Kedua, reposisi kerangka perencanaan dan mendorong manajemen bencana berbasis bukti. Ketiga, peran dan fungsi OMS yang eksplisit dalam mendorong manajemen bencana yang setara, inklusif, dan partisipatif.
Pada saat yang bersamaan, Indira memperkuat usulan dari AMPU-PB. Indira menjelaskan bahwa YAA mengusulkan tiga perspektif utama dalam revisi UU PB. Pertama, pelokalan dalam respon kemanusiaan (pelibatan dan partisipatif aktif warga dan OMS lokal). Kedua, promosi terhadap kepemimpinan perempuan. Ketiga, perkuat ketangguhan masyarakat lokal. Indira menyatakan, “Secara spesifik, YAA fokus pada pelembagaan peran masyarakat dan OMS. Perlu ada penyempurnaan pasal mengenai sumber daya manusia di dalam RUU PB versi DPR RI, khususnya pada pelokalan yang dipimpin perempuan”.

Pic 2
Foto: Indira Hapsari (Protection Specialist YAA) saat memaparkan materinya tentang “Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Kemanusiaan”

Lebih lanjut, Indira menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal di dalam sumber daya manusia yang menekankan pelokalan yang dipimpin perempuan, di antaranya:
• Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanggulangan bencana, antara lain pimpinan pusat, daerah, dan kementerian/lembaga sektoral; tenaga manajemen dan fungsional/profesional; TNI (bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan penugasan); organisasi masyarakat sipil; filantropi; akademisi; media; relawan; organisasi/kelompok masyarakat; masyarakat.
• Memasukkan paradigma kebencanaan dengan pendekatan yang berpusat pada hak warga, promosi terhadap kepemimpinan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi warga lokal, akuntabilitas, inklusi, dan ketangguhan/resilience.
• Mengidentifikasi pengalaman dan pengetahuan sejarah masyarakat lokal, yang mengedepankan kelestarian ekologi dan berkeadilan serta pengalaman membangun ketangguhan komunitas lokal, untuk dirujuk dalam kebijakan penanggulangan bencana daerah. Terutama pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan, yang seringkali dipinggirkan dan dilupakan.
• Mendanai dan membangun kapasitas organisasi di tingkat nasional dan lokal, termasuk meningkatkan pendanaan untuk organisasi/kelompok perempuan lokal dan nasional, sebagai bagian hak masyarakat – termasuk memperhatikan dan mengenali dampak khusus yang dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta memastikan adanya mekanisme serta layanan perlindungan dan pemulihan.
• Meningkatkan partisipasi organisasi lokal dalam mekanisme koordinasi aksi kemanusiaan, termasuk memastikan bahwa perempuan berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Trinirmalaningrum dari Yayasan Skala Indonesia. Dari Studi Pengurangan Risiko Bencana dan Mitigasi di Sulawesi Tengah, Rini mempertajam penjelasan dari Indi bahwa perlu ada pelestarian lokal yang didorong sebagai strategi pengembangan mitigasi berbasis desa atau kampung. Pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan juga relasi antara perempuan dengan laki-laki dapat menjadi rujukan penting bagi pemangku kepentingan agar dapat diakomodasi dalam Revisi UU PB.
Pada kesempatan ini, Lisda dari Anggota Komisi VIII DPR RI F-Nasdem mengatakan bahwa DPR RI menyetujui untuk memulai melakukan pembahasan terhadap RUU PB pada tahun ini dan membuat substansinya lebih komprehensif dibandingkan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lebih lanjut, Bukhori dari Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI berencana bukan hanya melakukan perubahan pasal per pasal dalam UU PB, melainkan melakukan perombakan menyeluruh sehingga menjadi undang-undang baru.