EnglishIndonesia

Berita Terkini

25
Apr

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Pada 23 April 2019, Riza Imaduddin Abdali selaku Program Officer YAPPIKA Action-Aid diundang sebagai Narasumber dalam kegiatan Konsultasi CSO dengan tema “Respon CSO atas atas Kondisi Demokrasi dan Implementasi SDGs di Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta oleh INDIES (Institue for National and Democracy Studies). Selain Riza (YAPPIKA-ActionAid), narasumber yang diundang adalah Rudi HB Daman (GSBI/FPR), M. Azka Fahriza (ELSAM), dan Zenzi Suhadi (Eknas WALHI).

Untitled design (3)

Dalam paparannya, Riza mempresentasikan terkait “Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat UU Ormas”. Riza menjelaskan, “Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menunjukkan bahwa semakin menyempitnya ruang masyarakat sipil akibat dampak implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Dari temuan KKB dari 2014 – 2018, terdapat 597 peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas. Jumlah peristiwa tersebut meningkat setiap tahunnya”. Riza juga menambahkan bahwa terdapat empat poin penting dari temuan KKB atas implementasi UU Ormas selama ini. Pertama, 31% (229) tindakan dari 748 tindakan implementasi UU Ormas merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol daerah dan Kemendagri. Tindakan kewajiban mendaftar ini diikuti dengan dampak-dampak lainnya ketika OMS tidak terdaftar, yaitu stigmatisasi, pembatasan akses sumber daya, pelarangan aktivitas, pelarangan dan pembubaran organisasi, hingga kriminalisasi. Kedua, interpretasi terhadap kepemilikan SKT semakin melebar sebagai bentuk keabsahan berbagai jenis kelompok masyarakat untuk diaku pemerintah (recognition). Kebijakan pendaftaran melalui kepemilikan SKT akan mentingkitakn kelompok minoritas dari proses pembangunan.

Ketiga, menggabungkan rezim pendaftaran OMS dengan pemberian akses sumber daya akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan OMS. Keempat, penggunaan asas contrarius actus dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memperlihatkan adanya pemahaman yang terdistorsi tentang pendirian OMS yang memerlukan izin sehingga berlalu kerangka pengaturan administrasi pemerintahan.

Terakhir, Riza merekomendasikan dua hal atas permasalahan implementasi UU Ormas. Pertama, mendorong DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perkumpulan sebagai kerangka hukum yang tepat dalam pengaturan OMS di Indonesia. Hal ini harus didorong oleh seluruh OMS untuk masuk ke dalam Prolegnas 2019 – 2024. Kedua, mendorong DPR untuk segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan SKT agar sejalan dengan putusan MK, definsi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi ormas, hingga ketentuan pidana. Hal ini pun perlu didorong sebagai langkah advokasi jangka pendek karena revisi UU Ormas sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Lebih lanjut, Riza menambahkan bahwa, “Kedua rekomendasi tersebut perlu didorong oleh seluruh elemen agar dapat memberikan lingkungan pendukung yang kondusif bagi OMS untuk dapat berpartisipasi secara genuine dan optimal dalam proses pembangunan”.