EnglishIndonesia

Berita Terkini

02
Oct

YAPPIKA-ActionAid Menyuarakan Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam RDPU Panja RUU Penanggulangan Bencana Komisi VIII DPR RI

RDPU 1

Pada 17 September 2020, YAPPIKA-ActionAid (YAA) berkesempatan untuk menyampaikan usulan mengenai substansi Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada kegiata Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) Komisi VIII DPR RI. Ini merupakan hasil tindak lanjut dari audiensi virtual YAA dengan Ace Hasan Syadzily selaku Ketua Panja RUU PB Komisi VIII DPR RI yang diadakan pada bulan Juli 2020 lalu.

RDPU yang diadakan di Gedung Nusantara DPR RI ini dihadiri oleh 23 Anggota Panja RUU PB Komisi VIII DPR RI dan 10 organisasi masyarakat sipil (OMS). RDPU ini dipimpin oleh Ace Hasan Syadzily selaku Ketua Panja RUU PB Komisi VIII DPR RI. Jumlah peserta yang hadir di lokasi rapat cukup terbatas guna menaati protokol kesehatan. Maka dari itu, RDPU ini juga menyediakan fasilitas daring bagi peserta lainnya. Selain YAA, terdapat 9 OMS lainnya, seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pimpinan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB), The SMERU Research Insittute, Pimpinan Sekretariat Jaringan Antar Jaringan OMS-LSM (SEJAJAR), Pujiono Center, AMCOLABORA Learnaing and Research Insititute, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Pimpinan Masyarakat Peduli Penanggulangan Bencana (MPBI) yang juga menyampaikan masukan atas RUU PB. Secara umum, masukan yang disampaikan oleh berbagai OMS adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil sebagai aktor penanggulangan bencana dan penguatan manajemen lembaga-lembaga sektor yang mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti BNPB, serta perubahan paradigma ke arah pengurangan risiko bencana.

RDPU 2

Pada pertemuan ini, YAA yang diwakili oleh Indira Hapsari (Protection Specialist) dan Agatha Tambunan (Communication Officer Program Emergency Response and Recovery (ERR)) menyampaikan tiga perspektif utama sebagai usulan dalam substansi RUU PB, yaitu pelokalan dalam bantuan kemanusiaan (pelibatan dan partisipasi aktif warga dan organisasi masyarakat sipil/OMS lokal); perkuat ketangguhan masyarakat lokal; dan promosi terhadap kepemimpinan perempuan. Usulan ini juga didukung oleh temuan YAA selama menjalankan Program ERR di Sulawesi Tengah dan Banten.

Indira menyampaikan, “RUU PB ini harus menekankan pada pengurangan risiko bencana dengan melakukan investasi dalam membangun ketangguhan masyarakat lokal”. Lebih lanjut, Indira menjelaskan bahwa masyarakat pun memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait kebencanaan yang diteruskan ke generasi berikutnya secara turun-menurun sebagai sebuah kearifan lokal. Tak hanya itu, kapasitas OMS lokal juga perlu diperkuat agar mampu terlibat secara aktif dalam setiap tahapan manajemen penanggulangan bencana dan mengelola program kebencanaan. Indira juga menegaskan RUU PB ini harus dapat mengakui dan mengenali beragam peran perempuan dalam penanggulangan bencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan seringkali merupakan penanggap atau perespon awal dalam bencana dan mempunyai pemahaman yang kuat atas konteks lokal, kebutuhan, serta realitas perempuan, anak perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan.

RDPU 3

Masukan dari berbagai OMS yang hadir mendapat respon positif dari para anggota Panja RUU PB Komisi VIII DPR RI. Ace Hasan selaku Ketua Panja RUU PB juga menuturkan bahwa Panja RUU PB Komisi VIII DPR RI akan berkunjung ke Yogyakarta dan Padang untuk melakukan konsultasi publik mengenai sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan mekanisme perlindungan kelompok rentan. Selain itu, Ace Hasan juga mendorong berbagai OMS untuk sering mendiskusikan RUU PB ini kepada masyarakat yang lebih luas.