Jakarta, 5 Oktober 2022 – Memasuki hari ketiga, acara puncak Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) XV menyoroti pentingnya melibatkan dan melindungi masyarakat lokal secara inklusif dalam pengelolaan risiko bencana, mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah pusat.

“Apa yang sudah dihasilkan, harus bisa dioperasionalisasikan. Untuk itu, kita membutuhkan sumber daya dan dana, penguatan kapasitas kepemimpinan di komunitas, menerjemahkan kebijakan agar lebih mudah dijalankan di tingkat komunitas, digitalisasi pengetahuan untuk mempermudah dokumentasi dan diseminasi, juga pengawasan dan evaluasi berkala. KNPRBBK bisa menjadi ruang untuk melakukan evaluasi yang terukur,” papar Petrasa Wacana, Sekretaris Sidang Komite dan Pleno II tentang operasionalisasi Peta Jalan PRBBK di Indonesia, saat merangkum sesi sidang hari ini.

Agar kebijakan dan peraturan terkait PRBBK yang telah ada dapat diimplementasikan dengan baik, perlu adanya pelibatan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok berisiko seperti anak-anak, perempuan, maupun orang-orang dengan disabilitas. Kelompok- kelompok ini juga perlu dukungan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka, juga perlindungan dari kerentanan berlapis dalam kondisi bencana, termasuk terhadap risiko pelecehan seksual.

Pembahasan ini menjadi bagian dari hari ketiga KNPRBBK XV, yang juga berisi tiga diskusi tematik dan tiga Ignite Stage.

“Perempuan dan anak muda dapat berperan dalam kebencanaan melalui partisipasi pembuatan analisis risiko bencana, melakukan upaya pencegahan bencana, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, dan menjadi pelapor sekaligus pelopor,” jelas Valentina Gintings, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam sesi diskusi tematik tentang kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam gerakan PRBBK di Indonesia.

Dengan pelibatan masyarakat lokal secara inklusif, jalan menuju kolaborasi multipihak dalam membentuk dan memperluas forum dan komunitas PRB untuk membangun ketangguhan di tingkat desa pun kian terbuka lebar.

“Pelembagaan Forum PRB juga bisa diadvokasi untuk menjadi bagian dari kelembagaan desa, yang kemudian memiliki peluang pendanaan melalui Dana Desa dan bisa berkelanjutan,” tutur Untung Tri Winarso, Direktur Kantor Perkumpulan Lingkar, dalam sesi Ignite Stage tentang pembentukan Forum PRB di tingkat desa ataupun kelurahan.

Puncak pelaksanaan KNPRBBK XV berlangsung mulai sejak Senin (3/10) lalu hingga Jumat (7/10) mendatang. Acara puncak terbagi dalam tiga sidang pleno, 10 sesi seminar tematik, dan 6 Ignite Stages (virtual booth). Keseluruhan rangkaian acara dilaksanakan secara daring via Zoom dan dapat disaksikan pula melalui siaran langsung di kanal YouTube PRBBK Indonesia.

###