Publikasi Kami
Publikasi

Shrinking Civic Space and the Current Situation of the Right to Freedom of Association in Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand

ACTION-AID TRANSFORMING DISASTER RESPONSE: WOMEN-LED CLIMATE SOLUTIONS IN ASIA AND THE PACIFIC

Informasi Program BASIS

Submission to the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association for his report to be presented at the 50th session of the Human Rights Council

Inputs of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association for his report The 76th session of the General Assembly

Input for the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association for her report to be presented at the UN General Assembly – 79th session (UNGA79)

Submission to the Special Rapporteur on The Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Kabar Perubahan - Newsletter YAPPIKA-ActionAid Edisi 2 Tahun 2023

The Dark Side of Indonesia’s Development under Joko Widodo

Still Far from Adequately Protected: The Enjoyment of Civil and Political Rights in Indonesia

Report Mapping the Capacity of Civil Society Organization in Climate Change and Land Use Issues in Indonesia 2023

Laporan Pemetaan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Isu Perubahan Iklim dan Tata Guna Lahan di Indonesia 2023

Komunike Advokasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Letter to ASEAN Leaders: Myanmar Day

Executive Summary: How The Finance Flows Full Report

How The Finance Flows Full Report

BUKU SAKU SWAKELOLA TIPE IV UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

Newsletter YAPPIKA-ActionAid Edisi 3 Tahun 2022

KERTAS POSISI: KOALISI KEADILAN IKLIM MENDESAK NEGARA SEGERA MENYUSUN UU KEADILAN IKLIM

POTRET SITUASI KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) SERTA STUNTING DI WONOSOBO

Newsletter YAPPIKA-ActionAid Edisi 2 Tahun 2022

Buku Saku Penyelenggaraan Sekolah Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Civic Space in Indonesia (Summary of joint submission to the UN Universal Periodic Review 2017-2022)

GUIDELINES FOR INCLUSIVE COVID-19 VACCINATION

CONSTITUTIONALITY OF STATE FINANCIAL POLICY FOR HANDLING COVID-19

Panduan Vaksinasi Inklusif

Policy Brief C20 Sub-Working Group Civic Space

Women and Girls Power Leading Community Resilience: From Zero to Hero

PEREMPUAN MEMIMPIN PERUBAHAN PASCA BENCANA

Banten: Memori dan Pengetahuan Lokal tentang Bencana

Newsletter YAPPIKA-ActionAid_COVID-19 Response_English

Konstitusionalitas Kebijakan Negara untuk Penanganan COVID-19

NASKAH AKADEMIK RUU PERKUMPULAN OLEH KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

Sulawesi Tengah: Memori dan Pengetahuan Lokal tentang Bencana

BUILDING POWER TOGETHER: A GIRL-LED RESEARCH PROJECT

LEADING THE WAY: Women-Led Localisation in Central Sulawesi Towards Gender Transformative Action

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) INDONESIA’S NGO COALITION FOR ADVOCACY ON WOMEN’S RIGHTS

Kabar Perubahan YAPPIKA-ActionAid Edisi 1/2022

Profil ActionAid Asia

Cerita Perubahan dan Keberhasilan Komunitas Menapak Asa Pendidikan Inklusif dari Tepian Nusantara

Menapak Asa Pendidikan Inklusif dari Tepian Nusantara

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2019 - 2020 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2018 - 2019 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Riset Penyusunan Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Newsletter YAPPIKA-ActionAid_TANGGAP COVID-19_Bahasa

Company Profile YAPPIKA-ActionAid

E-Booklet Sekolah Aman

Input UNSR FoAA Submission to 76th GA Session Report

Input UNSR FoAA Submission to 47th HRC Session Report

ActionAid open letter to Ministries of Foreign Affairs on UN General Assembly 67th meeting on Pale t i , Thursday 20!!' May.

Infografis Materi Muatan RUU Perkumpulan YAA

Implementasi UU Ormas dan Pelanggaran Kebebasan Berorganisasi

Infografik Monev Pelanggaran Kebebasan Berkumpul

Survei Knowledge, Attitude, Practice

Hasil Monitoring Implementasi OGP di Indonesia 2012-2013

Laporan Akhir IMS 2012

Laporan Assesment Implementasi UU KIP 2012

Laporan Independen OGP

Laporan Monitoring OGP [Bahasa Indonesia]

Laporan Pemantauan PPDB 2013

Laporan Survei KAP 2

Pemetaan Masalah-masalah Sosial Di Aceh

Penguatan Kapasitas & Peran OMS - Rekonstruksi & Rehabilitasi Aceh

Aliansi Untuk Kedaulatan Warga Negara yang Aktif

Buku Saku Bau Bau Hak Hak Atas Informasi

Buku Saku Untuk Memahami Layanan Kesehatan dan Pendidikan Kota Pekalongan

Bunga Rampai Integrasi Layanan Sosial Dasar Posyandu

Indeks Masyarakat Sipil Profil 16 Kabupaten Kota

Integrasi Posyandu dengan PAUD dan BKB

Katalog Foto Membidik Wajah Pelayanan Publik Kita

Kisah Sukses Program SIAP 2

Langkah Kecil Mewujudkan Jaminan Hak Atas Pelayanan Publik

Membangun Posyandu Idaman

Menantang Akuntabilitas Publik Dari Medan Warga

Mengawal Demokrasi - Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUU PA

Oase yang Tak Hilang

Panduan Membuka Dan Mengelola Pos Pengaduan Pelayanan Publik

Panduan Menyusun SPP Partisipatif

Panduan Mewujudkan Pelayanan Publik Adil Akuntabel Berkualitas

Panduan Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil

Sebuah Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil

SKBRI NO WAY

Suara Baru Dari Desa

Laporan Tahunan 2016

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Ringkasan-Eksekutif-Laporan-Monev-Implementasi-UU-Ormas-Tahun-ke-III-dan-ke-IV_Koalisi-Kebebasan-Berserikat-KKB

Laporan-Monev-Implementasi-UU-Ormas-Tahun-III-Koalisi-Kebebasan-Berserikat-KKB

Laporan-Monev-Implementasi-UU-Ormas-Tahun-ke-IV_Koalisi-Kebebasan-Berserikat-KKB

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Sisi Problematika-UU-Ormas

LAPORAN KAJIAN PENAFSIRAN

Bahaya UU ORMAS

YAPPIKA-ActionAid Annual Report 2016 - Bahasa Indonesia

Laporan Riset Tata Kelola Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan RKB

Laporan Survei Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Executive Summary Monitoring and Evaluation Report on UU Ormas (July 2, 2015 - July 1, 2017) - KKB

Laporan Kajian Penafsiran PP Pelaksana UU Ormas - KKB

INFOGRAFIS MONEV IMPLEMENTASI UU ORMAS TAHUN KE-3 (KKB)

INFOGRAFIS MONEV IMPLEMENTASI UU ORMAS TAHUN KE-4 (KKB)

INFOGRAFIS TEMUAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PERMENDAGRI 56, 57, DAN 58 TAHUN 2017 (KKB)

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Infografis Identifikasi Masalah PP No. 58 Tahun 2016

Infografis Identifikasi Masalah PP No. 59 Tahun 2016

NASIB: Memperjuangkan Hak Berserikat Malah Terbentur Birokrasi

KKB-Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Ormas

Siaran Pers KKB “Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi Sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Asas Contrarius Actus”

Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun Kelima (2017 - 2018) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Modul Pelatihan Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

Infografis Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun Kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018) – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Tahunan YAPPIKA-ActionAid 2017

Annual Report of YAPPIKA-ActionAid 2017

Laporan Hasil Riset: Pelokalan yang dipimpin perempuan di Sulawesi Tengah: Menuju Aksi Transformatif Gender

List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) on Indonesia’s anticipated 2nd periodic report under the International Covenant on Civil and Political Rights The 129th session of the Human Rights Committee

Apa itu Buku Saku Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik?

LEADING THE WAY: Women-Led Localisation in Central Sulawesi: Towards Gender Transformative Action

Research Summary : LEADING THE WAY: Women-Led Localisation in Central Sulawesi: Towards Gender Transformative Action