Pada Selasa (5/11), bangunan SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, roboh dan memakan 2 orang korban jiwa (1 guru dan 1 siswa) dan 11 siswa korban luka.

Kejadian ini menambah panjang daftar korban akibat sekolah roboh. Menurut pemantauan YAPPIKA-ActionAid, sejak tahun 2015, telah ada 4 siswa yang menjadi korban jiwa dan 73 siswa yang menjadi korban luka akibat bangunan sekolah yang roboh.

Ke depan, daftar panjang anak yang menjadi korban sekolah roboh masih mungkin bertambah, khususnya anak usia SD yang jumlahnya paling banyak. Saat ini, diperkirakan masih ada lebih dari 6 juta anak yang belajar di ruang kelas rusak sedang dan berat yang bisa roboh kapan saja.

Sayangnya, upaya pemerintah untuk mencegah sekolah roboh masih belum optimal. Dalam 5 tahun terakhir, persentase jumlah ruang kelas rusak sedang dan berat pada tingkat sekolah dasar stagnan di angka 18-19%. Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 18,5 triliun rupiah untuk perbaikan dan pembangunan sekolah rusak melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada pemerintah daerah.

Dana tersebut belum termasuk dana yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang per tahun 2019 dialihkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Mengapa Upaya Pemerintah Mencegah Sekolah Roboh Masih Stagnan?

Menurut kajian YAPPIKA-ActionAid, lambatnya penyelesaian sekolah rusak ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Rendahnya komitmen pemerintah daerah yang memiliki PAD cukup untuk mengalokasikan anggaran perbaikan dan pembangunan ruang kelas. Riset YAPPIKA-ActionAid di 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hanya 0,99% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas.
2. Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah karena perencanaan pembangunan sekolah yang tidak berbasis data. Inisiatif perencanaan berbasis data yang dirintis oleh Kemendikbud melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Tata Kelola (Takola) belum optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, penerima dana perbaikan dan pembangunan ruang kelas seringkali tidak tepat sasaran.
3. Pemerintah daerah minim melibatkan sekolah dan masyarakat yang sebenarnya menjadi penerima manfaat utama dari pelaksanaan perbaikan dan pembangunan ruang kelas. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan belum dapat optimal dilakukan.

Hadirnya Perpres No. 43 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur sosial, termasuk sekolah, memang menawarkan jaminan kualitas hasil pekerjaan yang lebih baik.

Namun, Perpres No. 43 Tahun 2019 belum cukup mengatasi akar masalah dari lambatnya penyelesaian sekolah roboh, yakni komitmen pemerintah daerah, akuntabilitas pengelolaan dana, dan pelibatan sekolah serta masyarakat. Pemerintah daerah tetaplah menjadi ujung tombak penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Tanpa skema untuk mendorong alokasi anggaran dari pemerintah daerah yang punya PAD tinggi, mendorong perbaikan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi di tingkat daerah, dan pelibatan sekolah serta masyarakat sebagai penerima manfaat, maka anak-anak Indonesia tetap terancam bahaya ketika sedang belajar di sekolah.

Bersama YAPPIKA-ActionAid Wujudkan Sekolah Aman untuk Anak Indonesia

Angka statistik 6 juta anak terancam bukanlah sekadar deretan angka biasa, di dalamnya ada anak-anak kita yang bertaruh nyawa setiap kali mereka duduk di bangku kelas demi mengejar cita-cita.

Melalui program Sekolah Aman, YAPPIKA-ActionAid bersama komunitas lokal mengawal rehabilitasi sekolah kritis serta mendesak anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Mari salurkan kepedulian Anda untuk masa depan mereka. Donasi Sekaranguntuk mewujudkan Sekolah Aman.