Diterbitkan pada | Senin, 27 November 2023
Pernyataan
Bersama Koalisi Masyarakat Sipil
Demokrasi di
Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis:
Bebaskan
Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat
sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras
proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia
(HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan
sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan
pembela HAM sebagai musuh negara dan diperlakukan layaknya kriminal. Fatia dan
Haris dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing dengan tiga tahun
enam bulan (3 tahun 6 bulan) dan empat tahun (4 tahun).
Kasus yang bermula pada penyampaian ekspresi lewat medium siniar (podcast) di youtube dengan membahas konflik bisnis pertambangan - kaitannya dengan penempatan militer yang berbasis riset berujung pada laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pelapornya pun pejabat publik yakni Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Hal ini menunjukan watak kediktatoran dari pejabat publik yang menutup ruang diskusi akademik atas permasalahan HAM khususnya di Papua.
Kasus yang menimpa Fatia dan Haris tentu merupakan satu dari sekian
banyak penggunaan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis (judicial harassment). Selama
bertahun-tahun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
mengandung pasal karet dan multitafsir sering dijadikan alat untuk
mengkriminalisasi pendapat masyarakat di ruang digital. Terbaru, Dosen senior
Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak), Bintatar Sinaga, pun menjadi
korban, yakni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada 3 November 2023 lalu.
Alih-alih merevisi perangkat hukum ini lewat proses yang partisipatif dan
menghilangkan pasal-pasal bermasalah, DPR RI bersama pemerintah justru telah menyetujui
draf tanpa melibatkan publik secara maksimal.
Belakangan, situasi demokrasi di Indonesia terus saja memburuk,
ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan masifnya bentuk-bentuk
pembungkaman. Situasi ini diafirmasi lewat sejumlah indeks demokrasi, misalnya
dari Economist Intelligence Unit (EIU),
yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia
menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi
cacat (flawed demokrasi). Begitupun jika merujuk data dari Freedom
House yang menunjukan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100.
Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni civic space. Indonesia pun belum dapat
memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong partly free.
Bukan tidak mungkin, memburuknya situasi demokrasi dan kebebasan sipil
akan terus berlanjut, salah satunya jika Fatia dan Haris divonis bersalah oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ekspresi yang disampaikan oleh Pembela HAM
seperti Fatia dan Haris seharusnya diapresiasi dan dihormati karena merupakan
pendapat sah serta konstitusional sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum HAM
nasional maupun internasional dan sebagai bentuk untuk membantu Negara dalam
pemajuan HAM.
Kasus Fatia dan Haris pun menjadi ‘alarm keras’ bagi demokrasi yang
saat ini telah mengarah pada sistem pemerintahan otoritarian. Ragam serangan
yang saat ini menimpa masyarakat sipil akan terus berlangsung secara sistematis
dan meluas menyasar pada lintas sektor seperti lingkungan hidup, konflik
agraria, sektor pendidikan. Maka, diperlukan solidaritas untuk melawan tindakan
represif dan pembatasan eksesif yang berimplikasi secara signifikan terhadap
ambruknya demokrasi.
Atas dasar uraian di atas kami mendesak:
Pertama, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Timur yang mengadili dan memutus perkara kriminalisasi Fatia dan Haris untuk
memutus bebas kedua aktivis tersebut dari segala Tuntutan Jaksa;
Kedua, aparat penegak hukum baik Kepolisian dan
Kejaksaan untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang ditujukan kepada
Pembela HAM, aktivis dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapatnya demi
kepentingan umum;
Ketiga, pemerintah untuk menghentikan segala bentuk dan
upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan pendapat
kritisnya.
Koalisi
Masyarakat Sipil
Individu:
1. Asfinawati
2. Siti Mazuma
3. Nining Elitos
4. Yati Andriyani
5. Damaria Pakpahan
6. Cholil Mahmud
7. Linda Christanty
8. Victor Mambor
9. Damar Juniarto
10. Rio Ayudhia Putra
11. Dika Moehammad
12. Franky Samperante
13. Dania Joedo
14. Dhandy Laksono
15. Andhy Panca Kurniawan
16. Maria Catarina Sumarsih
17. Surya Anta Ginting
18. Heri Pramono
19. Eko Prasetyo
20. Novel Baswedan
21. Elvira Rumkabu
22. Ori Rahman
23. Edi Faisol
24. Suciwati
25. Busyro Muqqodas
26. Azharul Husna
27. Harry Wibowo
28. Arif Rahmadi Haryono
29. Delpi Suhariyanto
30. Gerald Moratua Siregar
31. Dolorosa Sinaga
32. Ardjuna Hutagalung
33. Yayak Yatmaka
34. Lini Zurlia
35. Maulana Yudhistira
36. Irwan Ahmett
37. Made Supriatma
38. Alexandro Rangga OFM
39. Satria Unggul
40. Oscar Lolang
41. Andreas Harsono
42. Usman Hamid
43. Echa Waode
44. Sabda Armandio Alif
45. Nelson F. Saragih
46. Domin Damayanti
47. Maulana Husain
48. Agung Hermawan
49. Lita Anggraini
50. Angga Saputra
51. Unang Sunarno
52. Bivitri Susanti
53. Ayu Kusuma
54. Mutiara Ika Pertiwi
55. Ilhamsyah
56. Khamid Istakhori
57. Irvan
58. Wilson Obrigados
59. Dimas Bagus Arya
60. Adhito Harinugroho
61.Yopin Pratama
62. Yuliana Langowuyo
63. Wanmayetty
64. Indria Fernida
65. Elza Yulianti
66. Nofia Erizka Lubis, S.H.
67. Jumisih
68. Seno Gumira Ajidarma
69. Wahyu Eka Setiawan
70. Akbar Gamtohe
71. Frenia Nababan
72. Dialoka
73. Ferena Debineva
74. Erry Riyana
75. Prof. Sulistyowati
76. Indra Porhas Siagian
77. Noprizal
78. M. Husni Mubarok
79. Sri Handoko, S.E, M.M
80. JJ Rizal
81. Ellen Kusuma
82. Dea Anugrah
83. Yosephine Dian Indraswari
84. Rocky Gerung
85. Dede Oetomo
86. Maulida Sri Handayani
87. Manik Marganamahendra
88. John Muhammad
89. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
90. Imam Hidayat (SEKJEND DPN PERADI)
91. Rahung Nasution
92. Ramdan Malik
93. Azhari Aiyub
94. Andina Dwifatma
95. Ben Sohib
96. Raisa Kamila
97. Tubagus Budhi Firbany
98. Karlina Supeli
99. Ismail Hasani
100. Halili
101. Indra Listian Tara Putra
102. Atika Yuanita Paraswaty
103. Eka Annash
104. Merlyn Sopjan
105. Fajar - FKUI/KSBSI Kota Serang
106. Abdul Rosid (driver ojek online, Jakarta Utara)
107. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H.,
M.Hum,C.M.C.
108. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
109. Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.
110. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
111. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
112. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
113. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.
114. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.
115. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
116. Ahmad Sajali
117. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.
118. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
119. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
120. Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M.
121. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
122. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
123. Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
124. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
125. Muhammad Nur Ramadhan, S.H., M.H.
126. Titi Anggraini, S.H., M.H.
127. Violla Reininda, S.H., LL.M.
128. Warkhatun Najidah, S.H., M.H.
129. Alviani Sabillah, S.H.
130. Efi Sri Handayani
131. Daywin Prayogo
132. Rizky
133. Papang Hidayat
134. Afridal Darmi K
135. Syamsul Munir
136. Putri Kanesia
137. Mustawalad
138. Dino Umahuk
139. Nasrul Saftiar Dongoran
140. Andi Hidayat
141. Bobby Anwar Ma’arif
142. Iman Sukmanajaya
143. Nisrina Nadhifah Rahman
144. Adelita Kasih
145. Sri Lestari Wahyuningrum
146. Fifi Rohmah
147. Umi Mar’fuah
148. Mohammad Rafi Azzamy
149. Abdul Munif Ashri
150. Shendy Prasetyo
151. Akhmad Asrori Maulidani
152. Melanie Subono
153. Smita Notosusanto
154. M. Ananto Setiawan
Organisasi:
1. STHI Jentera
2. HiVOS
3. KontraS
4. Amnesty International Indonesia
5. SAFEnet
6. ICJR
7. KPA
8. PBHI Nasional
9. HRWG
10. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
11. LBH Apik Jakarta
12. ICW
13. YLBHI
14. JSKK
15. LBH Jakarta
16. Trend Asia
17. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
18. Solidaritas Perempuan
19. Greenpeace Indonesia
20. #BersihkanIndonesia
21. PSHK
22. ICEL
23. PPMAN
24. Asia Justice and Rights
25. PAKU ITE
26. KontraS Papua
27. KontraS Aceh
28. KontraS Sumatera Utara
29. Lokataru Foundation
30. AMAR Law Firm
31. WALHI Eksekutif Nasional
32. JATAM
33. Imparsial
34. Setara Institute
35. BEM UI
36. BEM UHAMKA
37. BEM STHI Jentera
38. LBH Masyarakat
39. LBH Pers
40. Aliansi Mahasiswa Papua
41. Blok Politik Pelajar
42. Jala PRT
43. SUAKA
44. Purplecode
45. Arus Pelangi
46. Kurawal Foundation
47. KIKA
48. Fraksi Rakyat Indonesia
49. Bangsa Mahardika
50. Paralegal Jalanan Jakarta
51. ALDP
52. PAHAM PAPUA
53. IM57+ Institute
54. Public Virtue
55. Themis Indonesia
56. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
57. Perempuan Mahardhika
58. Serikat Pekerja Jasa Keuangan
59. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
60. LBH Pekanbaru
61. Perkumpulan Suara Kita
62. LBH Bandung
63. Social Movement Institute
64. Watchdoc
65. Federasi Pelajar Jakarta
66. Federasi Pelajar Bekasi
67. Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK)
68. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
69. Rumah Amartya
70. Cangkang Queer
71. Transmen Indonesia
72. YPKP 65
73. Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung
74. Aksi Kamisan Kalimantan Timur
75. LBH Yogyakarta
76. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk
Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).
77. ASEAN SOGIE Caucus
78. Beranda Rakyat Garuda
79. SKPKC Fransiscan Papua
80. Sanggar Swara
81. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
82. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH UNAND
83. Ikatan Waria Sorong (IWASOR)
84. Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan
85. Srikandi Patriot Bekasi
86. Gerakan Buruh Bersama Rakyat
87. KASBI
88. FSP2KI
89. ISBS Surabaya
90. FSPBI
91. BWI GUF
92. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
94. Suluh Perempuan
95. Jaringan Nakes Indonesia
96. Gaya Nusantara
97. IMoF NTT
98. Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID)
99. SORGE Magazine
100. Boxing Ceria Pancoran
101. The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
102. Cleopatra Deli Serdang
103. Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM)
104. Forum Pancoran Bersatu
105. Pelangi Khatulistiwa
106. Yayasan Anugrah Insan Residivis Kota Bekasi
107. Persatuan Perempuan Residivis Indonesia
108. Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara
109. WALHI Jawa Timur
110. GMPKT Ternate
111. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
112. Serikat Mahasiswa Indonesia
113. SGRC
114. FSPM
115. FKW DKI
116. Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA)
117. BEM FH Universitas Pakuan (UNPAK)
118. LBH pos Malang
119. BEM FISIP UNPAD
120. BEM KEMA UNPAD
121. Bangsa Mahardika
122. Green Force UNJ
123. Kosarupa Kolektif
124. TATAK Advokasi Kemanusiaan
125. Maring Institut
126. LBH Semarang
127. Aksi Kamisan Semarang
128. Aksi kamisan kediri
129. Afiliasi Sekartaji
130. LPM DinamikA
131. Suaka Baca
132. LPM Justisia
133. Lamongan Melawan
134. Dema UIN Salatiga
135. Sekar Sustineri
136. Ukm advokasi IAIN Kediri
137. FORNASMALA
138. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Propinsi Bengkulu -
Jogja
139. CilacapBisa.id
140. Syariah semedulur
141. Justiceproject.id
142. KPA Green Line Indonesia Sul-Teng
143. Extinction Rebellion (XR) Cilacap
144. Kubus Film Cilacap
145. LBH Surabaya
146. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya
147. Jaringan Solidaritas Surabaya
148. KMPA IGHOPALA (Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam Imam Ghozali
Pencinta Alam ) cilacap
149. Manifesto Opium Progresif
150. Iib sohibul millah
151. BPM Politeknik Negeri
Cilacap
152. Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Airlangga
153. BEM Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Airlangga
154. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
155. Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
(LRC-KJHAM)
156. Koalisi Perempuan Indonesia
157. Srikandi Pasundan
158. Savy Amira WCC
159. Jakarta Feminist
160. Resister Indonesia
161. KABAR BUMI
162. WALHI Riau
163. Yayasan Suara Minaesa - Sulawesi Utara
164. Perkumpulan Selamatkan Sangihe Ikekendage (SSI)
165. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
166. Wahana Baca Pasuruan
167. Komite Aksi Kamisan Malang
168. LPM Kavling10
169. Aliansi Suara Rakyat
170. Malang Corruption Watch
171. Serikat Pekerja Kampus
172. WALHI Nusa Tenggara Timur
173. WALHI Yogyakarta
174. Yayasan Kebaya Yogyakarta
175. WALHI Papua
176. YAPPIKA