Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Diterbitkan pada | Senin, 27 November 2023

Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil

Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis:

Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

 

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan diperlakukan layaknya kriminal. Fatia dan Haris dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing dengan tiga tahun enam bulan (3 tahun 6 bulan) dan empat tahun (4 tahun).

Kasus yang bermula pada penyampaian ekspresi lewat medium siniar (podcast) di youtube dengan membahas konflik bisnis pertambangan - kaitannya dengan penempatan militer yang berbasis riset berujung pada laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pelapornya pun pejabat publik yakni Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Hal ini menunjukan watak kediktatoran dari pejabat publik yang menutup ruang diskusi akademik atas permasalahan HAM khususnya di Papua.

 

Kasus yang menimpa Fatia dan Haris tentu merupakan satu dari sekian banyak penggunaan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis (judicial harassment). Selama bertahun-tahun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengandung pasal karet dan multitafsir sering dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pendapat masyarakat di ruang digital. Terbaru, Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak), Bintatar Sinaga, pun menjadi korban, yakni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada 3 November 2023 lalu. Alih-alih merevisi perangkat hukum ini lewat proses yang partisipatif dan menghilangkan pasal-pasal bermasalah, DPR RI bersama pemerintah justru telah menyetujui draf tanpa melibatkan publik secara maksimal.

 

Belakangan, situasi demokrasi di Indonesia terus saja memburuk, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan masifnya bentuk-bentuk pembungkaman. Situasi ini diafirmasi lewat sejumlah indeks demokrasi, misalnya dari Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (flawed demokrasi).  Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni civic space. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong partly free

 

Bukan tidak mungkin, memburuknya situasi demokrasi dan kebebasan sipil akan terus berlanjut, salah satunya jika Fatia dan Haris divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ekspresi yang disampaikan oleh Pembela HAM seperti Fatia dan Haris seharusnya diapresiasi dan dihormati karena merupakan pendapat sah serta konstitusional sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum HAM nasional maupun internasional dan sebagai bentuk untuk membantu Negara dalam pemajuan HAM. 

 

Kasus Fatia dan Haris pun menjadi ‘alarm keras’ bagi demokrasi yang saat ini telah mengarah pada sistem pemerintahan otoritarian. Ragam serangan yang saat ini menimpa masyarakat sipil akan terus berlangsung secara sistematis dan meluas menyasar pada lintas sektor seperti lingkungan hidup, konflik agraria, sektor pendidikan. Maka, diperlukan solidaritas untuk melawan tindakan represif dan pembatasan eksesif yang berimplikasi secara signifikan terhadap ambruknya demokrasi.

 

Atas dasar uraian di atas kami mendesak:

 

Pertama, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara kriminalisasi Fatia dan Haris untuk memutus bebas kedua aktivis tersebut dari segala Tuntutan Jaksa;

 

Kedua, aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang ditujukan kepada Pembela HAM, aktivis dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapatnya demi kepentingan umum;

 

Ketiga, pemerintah untuk menghentikan segala bentuk dan upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan pendapat kritisnya.

 

Koalisi Masyarakat Sipil


Individu:


1. Asfinawati

2. Siti Mazuma

3. Nining Elitos

4. Yati Andriyani

5. Damaria Pakpahan

6. Cholil Mahmud

7. Linda Christanty

8. Victor Mambor

9. Damar Juniarto

10. Rio Ayudhia Putra

11. Dika Moehammad

12. Franky Samperante

13. Dania Joedo

14. Dhandy Laksono

15. Andhy Panca Kurniawan

16. Maria Catarina Sumarsih

17. Surya Anta Ginting

18. Heri Pramono

19. Eko Prasetyo

20. Novel Baswedan

21. Elvira Rumkabu

22. Ori Rahman

23. Edi Faisol

24. Suciwati 

25. Busyro Muqqodas

26. Azharul Husna

27. Harry Wibowo

28. Arif Rahmadi Haryono

29. Delpi Suhariyanto

30. Gerald Moratua Siregar

31. Dolorosa Sinaga

32. Ardjuna Hutagalung

33. Yayak Yatmaka

34. Lini Zurlia

35. Maulana Yudhistira

36. Irwan Ahmett

37. Made Supriatma

38. Alexandro Rangga OFM

39. Satria Unggul

40. Oscar Lolang

41. Andreas Harsono

42. Usman Hamid

43. Echa Waode

44. Sabda Armandio Alif

45. Nelson F. Saragih

46. Domin Damayanti

47. Maulana Husain

48. Agung Hermawan

49. Lita Anggraini

50. Angga Saputra

51. Unang Sunarno

52. Bivitri Susanti

53. Ayu Kusuma

54. Mutiara Ika Pertiwi

55. Ilhamsyah

56. Khamid Istakhori

57. Irvan

58. Wilson Obrigados

59. Dimas Bagus Arya

60. Adhito Harinugroho

61.Yopin Pratama

62. Yuliana Langowuyo

63. Wanmayetty

64. Indria Fernida

65. Elza Yulianti

66. Nofia Erizka Lubis, S.H.

67. Jumisih

68. Seno Gumira Ajidarma

69. Wahyu Eka Setiawan

70. Akbar Gamtohe

71. Frenia Nababan

72. Dialoka

73. Ferena Debineva

74. Erry Riyana

75. Prof. Sulistyowati

76. Indra Porhas Siagian

77. Noprizal

78. M. Husni Mubarok

79. Sri Handoko, S.E, M.M

80. JJ Rizal

81. Ellen Kusuma

82. Dea Anugrah

83. Yosephine Dian Indraswari

84. Rocky Gerung

85. Dede Oetomo

86. Maulida Sri Handayani

87. Manik Marganamahendra

88. John Muhammad

89. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

90. Imam Hidayat (SEKJEND DPN PERADI)

91. Rahung Nasution

92. Ramdan Malik

93. Azhari Aiyub

94. Andina Dwifatma

95. Ben Sohib

96. Raisa Kamila

97. Tubagus Budhi Firbany

98. Karlina Supeli

99. Ismail Hasani

100. Halili

101. Indra Listian Tara Putra

102. Atika Yuanita Paraswaty

103. Eka Annash

104. Merlyn Sopjan

105. Fajar - FKUI/KSBSI Kota Serang

106. Abdul Rosid (driver ojek online, Jakarta Utara)

107. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H.,

M.Hum,C.M.C.

108. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

109. Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.

110. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D

111. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

112. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.

113. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.

114. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.

115. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.

116. Ahmad Sajali

117. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

118. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.

119. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

120. Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M.

121. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

122. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

123. Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

124. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.

125. Muhammad Nur Ramadhan, S.H., M.H.

126. Titi Anggraini, S.H., M.H.

127. Violla Reininda, S.H., LL.M.

128. Warkhatun Najidah, S.H., M.H.

129. Alviani Sabillah, S.H.

130. Efi Sri Handayani

131. Daywin Prayogo

132. Rizky

133. Papang Hidayat

134. Afridal Darmi K

135. Syamsul Munir

136. Putri Kanesia

137. Mustawalad

138. Dino Umahuk

139. Nasrul Saftiar Dongoran

140. Andi Hidayat

141. Bobby Anwar Ma’arif

142. Iman Sukmanajaya

143. Nisrina Nadhifah Rahman

144. Adelita Kasih

145. Sri Lestari Wahyuningrum

146. Fifi Rohmah

147. Umi Mar’fuah

148. Mohammad Rafi Azzamy

149. Abdul Munif Ashri

150. Shendy Prasetyo

151. Akhmad Asrori Maulidani

152. Melanie Subono

153. Smita Notosusanto

154. M. Ananto Setiawan

 

 

 


 

Organisasi:


1. STHI Jentera

2. HiVOS

3. KontraS

4. Amnesty International Indonesia

5. SAFEnet

6. ICJR

7. KPA

8. PBHI Nasional

9. HRWG

10. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

11. LBH Apik Jakarta

12. ICW

13. YLBHI

14. JSKK

15. LBH Jakarta

16. Trend Asia

17. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

18. Solidaritas Perempuan

19. Greenpeace Indonesia

20. #BersihkanIndonesia

21. PSHK

22. ICEL

23. PPMAN

24. Asia Justice and Rights

25. PAKU ITE

26. KontraS Papua

27. KontraS Aceh

28. KontraS Sumatera Utara

29. Lokataru Foundation

30. AMAR Law Firm

31. WALHI Eksekutif Nasional

32. JATAM

33. Imparsial

34. Setara Institute

35. BEM UI

36. BEM UHAMKA

37. BEM STHI Jentera

38. LBH Masyarakat

39. LBH Pers

40. Aliansi Mahasiswa Papua

41. Blok Politik Pelajar

42. Jala PRT

43. SUAKA

44. Purplecode

45. Arus Pelangi

46. Kurawal Foundation

47. KIKA

48. Fraksi Rakyat Indonesia

49. Bangsa Mahardika

50. Paralegal Jalanan Jakarta

51. ALDP

52. PAHAM PAPUA

53. IM57+ Institute

54. Public Virtue

55. Themis Indonesia

56. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

57. Perempuan Mahardhika

58. Serikat Pekerja Jasa Keuangan

59. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

60. LBH Pekanbaru

61. Perkumpulan Suara Kita

62. LBH Bandung

63. Social Movement Institute

64. Watchdoc

65. Federasi Pelajar Jakarta

66. Federasi Pelajar Bekasi

67. Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK)

68. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua

69. Rumah Amartya

70. Cangkang Queer

71. Transmen Indonesia

72. YPKP 65

73. Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung

74. Aksi Kamisan Kalimantan Timur

75. LBH Yogyakarta

76. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk

Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).

77. ASEAN SOGIE Caucus

78. Beranda Rakyat Garuda

79. SKPKC Fransiscan Papua

80. Sanggar Swara

81. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)

82. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH UNAND

83. Ikatan Waria Sorong (IWASOR)

84. Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan

85. Srikandi Patriot Bekasi

86. Gerakan Buruh Bersama Rakyat

87. KASBI

88. FSP2KI

89. ISBS Surabaya

90. FSPBI

91. BWI GUF

92. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

94. Suluh Perempuan

95. Jaringan Nakes Indonesia

96. Gaya Nusantara

97. IMoF NTT

98. Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID)

99. SORGE Magazine

100. Boxing Ceria Pancoran

101. The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

102. Cleopatra Deli Serdang

103. Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM)

104. Forum Pancoran Bersatu

105. Pelangi Khatulistiwa

106. Yayasan Anugrah Insan Residivis Kota Bekasi

107. Persatuan Perempuan Residivis Indonesia

108. Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara

109. WALHI Jawa Timur

110. GMPKT Ternate

111. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)

112. Serikat Mahasiswa Indonesia

113. SGRC

114. FSPM

115. FKW DKI

116. Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA)

117. BEM FH Universitas Pakuan (UNPAK)

118. LBH pos Malang

119. BEM FISIP UNPAD

120. BEM KEMA UNPAD

121. Bangsa Mahardika

122. Green Force UNJ

123. Kosarupa Kolektif

124. TATAK Advokasi Kemanusiaan

125. Maring Institut

126. LBH Semarang

127. Aksi Kamisan Semarang

128. Aksi kamisan kediri

129. Afiliasi Sekartaji

130. LPM DinamikA

131. Suaka Baca

132. LPM Justisia

133. Lamongan Melawan

134. Dema UIN Salatiga

135. Sekar Sustineri

136. Ukm advokasi IAIN Kediri

137. FORNASMALA

138. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Propinsi Bengkulu - Jogja

139. CilacapBisa.id

140. Syariah semedulur

141. Justiceproject.id

142. KPA Green Line Indonesia Sul-Teng

143. Extinction Rebellion (XR) Cilacap

144. Kubus Film Cilacap

145. LBH Surabaya

146. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya

147. Jaringan Solidaritas Surabaya

148. KMPA IGHOPALA (Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam Imam Ghozali Pencinta Alam ) cilacap

149. Manifesto Opium Progresif

150. Iib sohibul millah

151.  BPM Politeknik Negeri Cilacap

152. Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Airlangga

153. BEM Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Airlangga

154. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

155. Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

156. Koalisi Perempuan Indonesia

157. Srikandi Pasundan

158. Savy Amira WCC

159. Jakarta Feminist

160. Resister Indonesia

161. KABAR BUMI

162. WALHI Riau

163. Yayasan Suara Minaesa - Sulawesi Utara

164. Perkumpulan Selamatkan Sangihe Ikekendage (SSI)

165. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)

166. Wahana Baca Pasuruan

167. Komite Aksi Kamisan Malang

168. LPM Kavling10

169. Aliansi Suara Rakyat

170. Malang Corruption Watch

171. Serikat Pekerja Kampus

172. WALHI Nusa Tenggara Timur

173. WALHI Yogyakarta

174. Yayasan Kebaya Yogyakarta

175. WALHI Papua

176. YAPPIKA