Pada 25 Februari 2021, YAPPIKA-ActionAid (YAA) bekerja sama dengan Pemuda Tapal Batas, Srikandi Patriot, KDS Pelangi Support, Gaya Patriot Bekasi, dan Komunitas Waria Cipendawa menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi Kelompok Rentan HIV saat Pandemi COVID-19 di Wilayah Bekasi. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari proses peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh YAA kepada organisasi/komunitas yang bekerja pada isu HIV/AIDS dan kelompok keberagaman gender di wilayah Bekasi. Sebelum tahapan ini, YAA telah memberikan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan pengawasan dan advokasi pelayanan publik, asistensi penyusunan instrumen pengawasan pelayanan publik berbasis kebutuhan komunitas, uji coba pengawasan pelayanan publik, asistensi pengolahan dan analisis hasil temuan pengawasan, hingga asistensi penyusunan laporan pengawasan sebagai bahan advokasi kebijakan.

Dialog multi pihak online ini memiliki dua tujuan, yaitu 1) mengidentifikasi/memetakan persoalan utama terkait pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi kelompok rentan HIV, terutama pada masa pandemi COVID-19 dan 2) mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam kerangka pengawasan pelayanan publik bagi kelompok rentan HIV di wilayah Bekasi, khususnya saat pandemi COVID-19. 29 peserta dengan rincian 14 laki-laki, 12 perempuan, dan 3 transgender. Peserta yang dimaksud meliputi unsur organisasi perangkat daerah, unit layanan (rumah sakit dan puskesmas), lembaga kuasi negara, serta organisasi masyarakat sipil dan komunitas di wilayah Bekasi.

Foto: Riza Imaduddin Abdali (Staf Program YAA) saat Memberikan Pengantar dan Sambutan pada Kegiatan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi Kelompok Rentan HIV saat Pandemi COVID-19 di Wilayah Bekasi, 25 Februari 2021

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dan pengantar dari Riza Imaduddin Abdali (Staf Program YAA). Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari berbagai narasumber, yaitu 1) Syahrul Romdlon (Pemuda Tapal Batas) sebagai perwakilan dari organisasi/komunitas yang melaksanakan pengawasan pelayanan publik di wilayah Bekasi; 2) Dadang Otrismo (Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bekasi); 3) Ade Bawono (Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Bekasi); 4) Arief Rakhman (Perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi); 5) Perwakilan Puskesmas di Wilayah Bekasi; dan 5) Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya.

Pada dialog multi pihak online ini, organisasi/komunitas di Bekasi bersama YAA memberikan 7 rekomendasi atas permasalahan tersebut, antara lain 1) mendorong Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola pelayanan HIV/IMS dan ARV, baik terkait laporan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) maupun sistem informasi bagi pengguna layanan; 2) mendorong Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk membuat kebijakan alternatif ketika layanan Poli HIV/IMS dan ARV tutup karena pandemi COVID-19; 3) mendorong Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menambah fasilitas ruang konseling khusus yang memadai pada layanan tes HIV dan IMS di setiap Puskemas/RSUD; 4) mendorong Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menambah layanan IMS dan menyediakan jenis obat IMS secara utuh dan proporsional di setiap Puskesmas/RSUD; 5) mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk menambah layanan ARV guna memperluas cakupan akses ARV bagi ODHIV; 6) mendorong Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan pelatihan tentang gender dan inklusi sosial serta membuat kebijakan agar Puskesmas/RSUD memiliki SOP pelayanan yang ramah gender dan inklusif; dan 7) mendorong setiap Puskesmas/RSUD, baik di Kota maupun Kabupaten Bekasi, untuk meningkatkan penggunaan sistem pelaporan HIV dan IMS untuk menghindari potensi stok obat kosong bagi pengguna layanan

Kegiatan ini pun menghasilkan 6 poin kunci atau kesepakatan yang patut ditindaklanjuti oleh berbagai pihak atas permasalahan pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi kelompok rentan HIV pada masa Pandemi COVID-19 di wilayah Bekasi, yaitu 1) pentingnya memperkuat kapasitas sensitivitas gender pada kalangan SDM di unit-unit layanan sebagai salah satu  untuk menghapus diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS; 2) perlu menyiapkan kader-kader dengan keahlian khusus dalam penanganan HIV/AIDS; 3) perlu ada rencana aksi bersama di Kabupaten/Kota Bekasi dengan melibatkan para pihak atau stakeholder kunci dalam penanggulangan HIV/AIDS; 4) perlu dibangun komunikasi kolaboratif dengan berbagai metode (salah satunya model pentahelix) yang melibatkan semua pihak dalam menyikapi kasus-kasus maupun yang mengarah pada perubahan kebijakan terkait HIV selama masa pandemi COVID-19; 5) perlu ada ruang-ruang (konkret) untuk merealisasikan komitmen membangun komunikasi dan kolaborasi para pihak; dan 6) perlu melakukan perluasan edukasi kepada komunitas/populasi kunci, serta masyarakat luas.

Tag :