Yappika Actionaid

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Diterbitkan pada | Jumat, 09 Mei 2025

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Diterbitkan pada | Rabu, 30 April 2025

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Diterbitkan pada | Rabu, 26 Maret 2025

JOINT STATEMENT Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Diterbitkan pada | Minggu, 23 Maret 2025

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Diterbitkan pada | Kamis, 20 Maret 2025

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Diterbitkan pada | Kamis, 20 Maret 2025

Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Diterbitkan pada | Kamis, 20 Maret 2025

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Diterbitkan pada | Jumat, 14 Maret 2025

Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional

Diterbitkan pada | Minggu, 16 Maret 2025

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

Diterbitkan pada | Sabtu, 15 Februari 2025

Publikasi Kami
Artikel

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

JOINT STATEMENT Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

Tentang Kami

Program

Publikasi Kami

Berkolaborasi dengan Kami

Donor Services

+62-21 5091-3456

Office

+62-21-2101-8030

Publikasi KamiArtikel

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

JOINT STATEMENT Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

Tentang Kami

Program

Publikasi Kami

Berkolaborasi dengan Kami

Donor Services

+62-21 5091-3456

Office

+62-21-2101-8030

Publikasi Kami
Artikel