Yappika Actionaid

Tag result for "Partisipasi Publik"

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

HRWG: Negara Gagal Lindungi Warga, Polisi Brutal, Demokrasi Indonesia Terancam Runtuh

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada - SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3)

[RILIS KOALISI] Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Rancangan Kitab Undang-Undang Harapan Palsu

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

ARUKI: Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Paris Agreement Mempertegas Ketidakberpihakan Terhadap Komitmen Keadilan Iklim

Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"

Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana, Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

Siaran Pers Menyikapi Pengumuman 18 Nama Calon Anggota ORI

Pemerintah Kabupaten Bogor Menerima Usulan Kebijakan #SekolahAman

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil