Partisipasi orang muda menjadi kunci dalam menjaga kebebasan sipil dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Forum multi-stakeholder sebagai bentuk aksi kolektif yang diinisiasi oleh organisasi dan/atau komunitas orang muda di Jabodetabek menunjukkan bahwa orang muda bukan sekadar penonton politik, melainkan juga berperan sebagai aktor perubahan.  

Dalam acara yang berlokasi di Ruang Bersama, Cikini, Jakarta Pusat ini hadir 10 komunitas orang muda yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia dari wilayah Jakarta, Bogor dan sekitarnya seperti Lab Demokrasi, Sosial Justice Indonesia, Blok Politik Pelajar, Indonesia Education Watch, Pojok Literasi Bogor, Lingkar Studi Feminis, dan sebagainya. Mereka menyerahkan rekomendasi kebijakan yang disusun secara kolektif kepada perwakilan Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Manusia Biyanto, Sekretaris Tim Pelanggaran HAM Berat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Eko Dahana dan Analis Kementerian Hukum Pramoedya. Rekomendasi kebijakan ini berisi analisis kritis dan rekomendasi konkret mengenai kondisi pendidikan dan demokrasi di Indonesia dari perspektif orang muda.  

Tanpa Pendidikan Kuat, Demokrasi Bisa Runtuh 

Bagaimana mungkin demokrasi bisa berkembang jika pendidikan masih tertinggal? Pendidikan adalah pilar utama bagi demokrasi yang sehat, tetapi di Indonesia, fondasi ini semakin rapuh akibat berbagai tantangan yang belum teratasi. Pemangkasan anggaran pendidikan melemahkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas belajar. 

Pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian hingga tingkat pemerintah daerah. Kebijakan ini juga berdampak pada Kemendiktisaintek RI, yang mengalami pengurangan sebesar Rp. 14,3 triliun dari total anggaran Rp. 56,6 triliun. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemotongan Rp8 triliun dari anggaran awal Rp. 33,5 triliun, sehingga tersisa Rp. 25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun, terutama di daerah terpencil. 

Di banyak daerah terpencil, fasilitas belajar yang layak sangat minim. Pemotongan anggaran menyebabkan sekolah-sekolah tidak dapat melakukan rehabilitasi bangunan yang rusak atau menyediakan alat belajar yang diperlukan. Misalnya, laporan dari YAPPIKA tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak sekolah di Serang dan Bogor mengalami kerusakan parah, dengan siswa seperti Tasya dari SDN Bugel yang mengungkapkan ketakutannya terhadap kondisi kelasnya yang hampir roboh. 

Ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa memperdalam kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menghambat partisipasi politik masyarakat. Kurikulum yang belum inklusif dan tidak relevan dengan perkembangan zaman gagal mencetak generasi yang berpikir kritis dan aktif dalam demokrasi. Sementara itu, kesejahteraan guru honorer yang masih minim memperburuk kualitas pendidikan, mengancam lahirnya sumber daya manusia yang berdaya saing. 

Kualitas demokrasi Indonesia terancam merosot jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah mendasar dalam pendidikan, seperti minimnya fasilitas, ketidakmerataan akses, kurikulum yang belum inklusif, dan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan. Kekhawatiran muncul akan hilangnya generasi penerus yang kritis dan berani berpendapat, yang esensial bagi partisipasi politik yang bermakna. 

Peran Koalisi Kebebasan Berserikat dalam Memfasilitasi Gerakan Orang Muda 

Dalam konteks inilah, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mengambil peran strategis dengan memfasilitasi perumusan rekomendasi kebijakan dari komunitas dan organisasi orang muda di Jabodetabek. Melalui Program PRINSIP Indonesia, KKB membuka ruang-ruang pembelajaran lintas isu untuk komunitas orang muda, mempertemukan beragam perspektif dalam memahami situasi ruang sipil saat ini—dari kebebasan berekspresi hingga partisipasi politik. 

Proses pembelajaran kolektif ini membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat solidaritas antar komunitas. Forum-forum diskusi yang difasilitasi KKB menjadi landasan bagi komunitas untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, hingga menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret. Puncaknya, forum multi-stakeholder menjadi bentuk nyata dari aksi kolektif orang muda untuk memperkuat ruang sipil dan mendorong pemangku kepentingan agar lebih responsif terhadap aspirasi dan partisipasi generasi muda. 

Langkah Solutif untuk Pendidikan yang Lebih Baik dari Policy Brief Komunitas Orang Muda Program PRINSIP di Jabodetabek 

Beberapa langkah penting perlu diambil untuk memperkuat demokrasi di masa depan: 

1. Meningkatkan anggaran pendidikan  

Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN digunakan secara efektif, terutama untuk pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Investasi ini akan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa. 

2. Reformasi kurikulum agar lebih inklusif dan relevan  

Kurikulum harus diperbarui agar lebih adaptif dengan kebutuhan zaman, termasuk memperkuat literasi digital, pendidikan karakter, serta pemahaman tentang demokrasi dan partisipasi sosial. Pendidikan yang relevan akan mencetak generasi yang lebih kritis dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer  

Pemerintah harus menetapkan standar gaji minimum bagi guru honorer serta memperjelas mekanisme pengangkatan mereka menjadi ASN. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, kualitas pengajaran dapat terjaga, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif dan demokratis. 

Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran demokrasi. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, maka masa depan demokrasi Indonesia akan semakin terancam. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, sangat dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.  

Pendidikan yang berkualitas harus berjalan seiring dengan upaya menjaga demokrasi yang sehat. Tanpa akses pendidikan yang merata, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam demokrasi sulit berkembang. Oleh karena itu, beberapa langkah penting perlu diambil untuk memperkuat demokrasi di masa depan: 

1. Mempertahankan pemilihan langsung sebagai hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara transparan dan demokratis. Mekanisme ini harus dijaga agar suara rakyat tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan negara. 

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran, termasuk meninjau ulang tunjangan pejabat agar lebih dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

3. Mempercepat digitalisasi dan keterbukaan informasi sehingga akses informasi menjadi lebih mudah. Ini memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. 

4. Memberikan ruang lebih besar bagi organisasi orang muda dengan regulasi yang lebih fleksibel, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam politik dan kebijakan publik. Keterlibatan generasi muda akan membawa inovasi dan perspektif baru dalam demokrasi. 

5. Menjamin kebebasan berekspresi karena demokrasi hanya akan berkembang jika rakyat dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represi. Perlindungan hukum harus ditegakkan untuk mencegah pembungkaman suara rakyat. 

Demokrasi yang kuat dan pendidikan yang berkualitas adalah dua pilar utama bagi kemajuan bangsa. Dengan memastikan kedua aspek ini tetap terjaga, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang berdaya, berdaulat, dan menjunjung tinggi hak-hak warganya.  

Penyerahan kertas kebijakan kepada pemangku kepentingan strategis menandai penutupan diskusi forum multi-pihak ini. Meski demikian, menjaga dan memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tetap hidup, kuat, dan berkembang adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara. 

Tag :