Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri menjadi salah satu narasumber dalam sesi konsultasi Digitalisasi Pelayanan Publik RPJPN 2025-2045 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 17 Mei 2023.  Dalam sesi konsultasi ini Fransisca Fitri menjelaskan mengenai Prinsip Pelayanan Publik yang Responsif, Aksesibel, dan Inklusif. "Pelayanan publik sudah seharusnya berkualitas, merujuk pada pendekatan berbasis hak asasi manusia yang mencakup 4A yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), acceptability (aksesibilitas), adaptabiity (adaptasi)," jelasnya.

Dalam paparannya Fransisca Fitri menyebutkan, "digitalisasi harus menjadi cara untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik, digitalisasi tidak menjadi satu-satunya cara karena secara keseluruhan ekosistem belum siap, mulai dari penyelenggara, penyedia, warga pengguna, mitra penyedia, layanan data dan perlindungannya, aplikasi hingga teknologi pendukung. Yang harus segera dilakukan adalah menguatkan ekosistem terutama mempercepat pengurangan kesenjangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan literasi digital hingga menyediakan layanan khusus untuk daerah-daerah yang tetap sulit dijangkau Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi kelompok warga rentan."

Dalam penutupnya Fransisca menegaskan bahwa strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik adalah  dengan menghilangkan hambatan partisipasi warga dalam pelayanan publik era digital baik regulasi hingga perilaku aparat.

Ditulis oleh Gabrella Sabrina (Communication Officer, YAPPIKA-ActionAid)