Tantangan Membangun Ekosistem Filantropi yang Sehat dan Akuntabel

Sektor filantropi di Indonesia tengah berkembang dengan pesat karena nilai atau ajaran agama dan tradisi menyumbang yang kuat di masyarakat. Sebagai contoh ketika pandemi COVID-19 hadir, situasi pandemi menyebabkan krisis ekonomi namun tak menyurutkan semangat masyarakat untuk menyumbang dan menolong sesama. Tak hanya itu, kebijakan pembatasan interaksi dan mobilitas mempercepat transformasi filantropi dari konvensional ke digital.  

Kegiatan filantropi pun menjadi sumber daya alternatif pembangunan nasional, membantu mencukupi kebutuhan masyarakat, berperan dalam mengatasi persoalan sosial dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari pandemi COVID-19, kita dapat melihat jelas bahwa kegiatan pengumpulan uang dan barang dapat membantu dan menyelamatkan Indonesia dibandingkan jika hanya menunggu dan bergantung pada negara. Hal ini memperlihatkan masyarakat Indonesia dapat bangkit bersama melalui kedermawanan dan solidaritas.

Sudah selayaknya perkembangan filantropi harus didukung dengan regulasi pemerintah yang memfasilitasi dan memudahkan ekosistem filantropi yang akuntabel. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Permensos 8  Tahun 2021) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) menjadi sebuah tantangan bagi perkembangan ekosistem filantropi di Indonesia.

Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid menyampaikan tantangan penggalangan dana dalam negeri. Tantangan utama yang hadapi adalah kebijakan Permensos 8 Tahun 2021 tidak mendukung terbangunnya ekosistem filantropi yang sehat, dapat dilihat kebijakan ini disusun oleh mereka yang tidak melihat program-program organisasi nirlaba atau berbagai sektor yang berorientasikan jangka panjang, bukan hanya charity.

Banyak organisasi yang bekerja di bidang pemberdayaan atau berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentu tidak bisa hanya bekerja membuat satu sampai dua kegiatan dalam  tiga bulan.  “Memang ada kerja-kerja dalam jangka pendek misalnya ketika bencana, tapi banyak juga organisasi yang mengembangkan kerja lebih panjang khususnya untuk membangun ketangguhan masyarakat. Kerja jangka panjang tersebut melibatkan unsur pemberdayaan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat serta  perilaku pemerintah secara substansi/kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan lain-lain,” jelas Fransisca  dalam diskusi daring Mendorong Ekosistem Filantropi yang Akuntabel Melalui Permensos Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)  yang dilaksanakan Filantropi Indonesia 9 Desember 2021.

Tantangan kedua, kebijakan ini tidak memahami kerja pemberdayaan dalam jangka panjang misalnya dari izin yang hanya 3 bulan, dan tidak diatur jelas tahapannya. “Dalam 3 bulan kita dapat izin menggalang dana sekaligus harus mengucurkan dan menggunakan dana tersebut sampai habis. Mari kita bayangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif apakah bisa kita lakukan dalam 3 bulan saja, padahal kita harus membuka pemikiran masyarakat, pemerintah dan sekolah mengenai apa itu pendidikan inklusif, kemudian advokasi pemerintah daerah untuk menentukan sekolah inklusif, memberi pemahaman kepada guru, dan lainnya,” tegas Fransisca.

Selanjutnya tantangan ketiga, kebijakan ini sangat administratif birokratis, sebagai gambaran dari proses pendaftaran mensyaratkan banyak dokumen  berjenjang misalnya surat keterangan domisili, “pengajuan izin pengumpulan uang dan barang ini membatasi kerja-kerja jangka panjang seperti melibatkan pemberdayaan masyarakat, penyadaran publik dan advokasi kebijakan kita diarahkan untuk menuliskan kegiatan yang sifatnya charity/sosial saja".

Fransisca memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Permensos 8 Tahun 2021 agar dapat mengatur tahapan yang jelas, mengakomodasi karakter kerja dan durasi waktu yang realistis bagi kerja pemberdayaan, penyadaran publik, perubahan kebijakan, dan lainnya.

“Harapannya permensos ini dapat mengatur persyaratan yang menumbuhkan antusiasme penyelenggara PUB yang dilaksanakan oleh individu, komunitas, badan hukum dan sekaligus mampu menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini juga harus memahami konsekuensi wajar dalam pengelolaan PUB  pada pembiayaan operasional penyelenggara PUB,” tutup Fransisca.

Senada dengan itu Hamid Abidin, Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia  juga menjelaskan, "dari pengamatan kami pasal per pasal (Permensos 8 Tahun 2021) restriktif/membatasi dan birokratif karena rekomendasinya masih berjenjang, kita bisa bayangkan ketika ada orang Papua yang ingin menggalang dana secara nasional maka dia membutuhkan izin,  harus mengurus dari tingkat kabupaten ke provinsi kemudian hingga nasional akan membutuhkan waktu yang panjang dan tentunya rumit.”

Penggalangan donasi pun hanya dilihat sebagai event/acara, bukan sebagai kegiatan organisasi yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Tak hanya itu ada pula peraturan diskriminatif, khususnya dalam penentuan penyelenggara sumbangan dan pengecualian perijinan. Permensos ini juga dianggap kurang partisipatif karena tidak mewadahi inisiatif dari individu, komunitas dan pelaku usaha yang selama ini sudah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan filantropi, hingga penggalangan dana (crowdfunding) yang dilakukan oleh organisasi yang berbadan hukum perusahaan.

Permensos 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)  ini belum mampu merespon dan menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kegiatan filantropi digital. Peraturan ini ketat dan rumit dalam perijinan, tapi  longgar dalam pengawasan dan penindakan. Beberapa ketentuan tidak sejalan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi nirlaba/sosial serta kurang sejalan dengan UU PUB dan PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menjadi rujukan.