Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Diterbitkan pada | Rabu, 28 Agustus 2024

Siaran Pers

 

Program BASIS Dimulai

untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil

terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

 

 

MALANG, 28 Agustus 2024 – Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia hari ini menyelenggarakan Kick-off Program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia). Acara yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur ini berfokus pada ‘Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’.

 

Program BASIS sepanjang empat tahun ini didanai oleh Uni Eropa (EU) dan bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan ruang demokrasi yang inklusif, partisipatif, berdaya, dan mandiri di Indonesia. BASIS akan memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan organisasi bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta memperkuat infrastruktur pendukung mereka (termasuk media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan dari rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis).

 

Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA mengatakan, “Program BASIS merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas, dengan sasaran generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal.”

 

Reza Rahadian, Duta Persahabatan YAPPIKA mendefinisikan, “Masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, tempat orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman.”

 

BASIS melibatkan universitas-universitas yang akan berperan sebagai pusat pengetahuan untuk menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku kepentingan sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. “Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi untuk mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” imbuh Reza.

 

“Kami berkomitmen untuk mendukung program BASIS. Peran pemuda sebagai agen pembangunan inklusif tentu sangat diperlukan. Indonesia membutuhkan generasi muda yang memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia,” kata Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., Rektor Universitas Brawijaya.

 

H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan, “Masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia yang dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri. Bersama-sama kita mendorong ruang sipil yang demokratis, yang merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan kita semua untuk mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dukungan ini melengkapi investasi EU di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. EU bangga dapat mendukung program BASIS untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia.”

 

Bogat Widyatmoko, SE, MA, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.

 

Sementara Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 mengatakan, “Komnas HAM siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM, melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM.”

 

------------------------------------------

 

Tentang Uni Eropa (EU)

Uni Eropa (EU) adalah persatuan ekonomi dan politik dari 27 Negara Anggota. Bersama-sama, EU telah membangun zona stabilitas, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keragaman budaya, toleransi, dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, EU dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas upayanya memajukan tujuan perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi, dan hak asasi manusia di Eropa. EU adalah blok perdagangan terbesar di dunia, dan sumber serta tujuan investasi asing langsung terbesar di dunia. Secara kolektif, EU dan Negara-negara Anggotanya merupakan donor Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) terbesar, dan menyediakan lebih dari separuh ODA secara global.

27 Negara Anggota EU (dalam urutan protokol) adalah: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Irlandia, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Siprus, Latvia, Lituania, Luksemburg, Hongaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Finlandia dan Swedia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai EU dan hubungan serta kerja samanya dengan Indonesia, akses: http://eeas.europa.eu/indonesia

Ikuti kami di X, Facebook, Instagram, dan Youtube

Kontak Media: delegasi-indonesia-info@eeas.europa.eu

 

 

Tentang Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

YAPPIKA adalah organisasi nirlaba di Indonesia yang bekerja untuk advokasi kebijakan dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia. YAPPIKA dibentuk pada tahun 1991 sebagai organisasi yang meyakini bahwa kesejahteraan suatu bangsa dapat tercapai jika organisasi kemasyarakatannya memiliki ketangguhan. YAPPIKA telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Program YAPPIKA mencakup upaya perbaikan lingkungan tata kelola publik sehingga organisasi masyarakat sipil dapat menjalankan fungsi sosialnya yang penting. YAPPIKA memandang perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat alokasi sumber daya publik demi kesejahteraan dan pemerataan.

 

Tentang Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia

SEPAHAM Indonesia melakukan sosialisasi dan penguatan gagasan, pemikiran, dan pengetahuan tentang hak asasi manusia di perguruan tinggi, masyarakat luas, dan lembaga negara serta secara signifikan melibatkan dosen dan peneliti dari perguruan tinggi dalam upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemulihan hak asasi manusia, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Visi SEPAHAM adalah penguatan hak asasi manusia dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

 

Informasi lebih lanjut:

Gabrella Sabrina (Communication Officer YAPPIKA):

gabrella.sabrina@yappika-actionaid.or.id                       

 

YAPPIKA

Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7 (Kompleks Ruko YAMAHA)

Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

Telepon: (021) 2101 8030