Tag: Kajian

PUTUSAN MK PISAHKAN ANGGARAN MBG DARI PENDIDIKAN: MASIH MENYISAKAN CELAH DAN UTANG PEMULIHAN HAK KONSTITUSIONAL

YAPPIKA Serahkan Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Implementasi Pemanfaatan Dana Bonus Produksi Panas Bumi yang Berkeadilan bagi Masyarakat Terdampak

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

SIARAN PERS Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

SIARAN PERS: Pernyataan Sikap Aliansi Perempuan Indonesia “Menolak Pembungkaman Sejarah Perempuan”

Partisipasi Manipulatif serta Substansi yang Tidak Memperbaiki Serius KUHAP Lama dan Anti Perlindungan Hak Asasi: Tolak Rencana Pengesahan Draft Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Tergesa-Gesa!

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

JOINT STATEMENT Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Desakan Masyarakat Sipil

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

Pelatihan Menulis dan Strategi Komunikasi untuk Staf Pt.PPMA Papua

Workshop Result-Based Management Pt. PPMA Papua

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR

Cerita Penyintas Gempa Cianjur: Warung Berkah Tati Taswiah

Kebun Gizi dan Peningkatan Nutrisi Siswa

Siaran Pers "Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19 untuk Resiliensi Berkelanjutan yang Inklusif"

RESPON BENCANA GEMPA KABUPATEN PANDEGLANG

AUDIENSI VIRTUAL REVISI UU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

LOKALATIH ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Banten Membutuhkan Bantuanmu!

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

YAPPIKA-ActionAid Bersama Reza Rahadian Mengunjungi SDN Dendeng dan SDN Onitua

Lindungi Anak Indonesia dari Bahaya Sekolah Roboh

Brief HASIL KAJIAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) PANAS BUMI: Studi Kasus Kabupaten Tapanuli Utara, Karo, Banjarnegara dan Wonosobo

LAPORAN KAJIAN PENAFSIRAN

Laporan Kajian Penafsiran PP Pelaksana UU Ormas - KKB