Yappika Actionaid

Tag result for "Koalisi Kebebasan Berserikat"

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Media Visit Koalisi Kebebasan Berserikat dengan Mongabay

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

RUU Perkumpulan sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat dan Peluang Berkembangnya Partisipasi Politik Kewargaan yang Kuat

UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Rilis Pers Webinar – KKB PENYUSUNAN KEBIJAKAN LOKAL TENTANG ORMAS: ANTARA URGENSI, PILIHAN SOLUSI DAN POTENSI MASALAH

Praktek Represif UU ORMAS Semakin Nampak di Berbagai Daerah

Peluncuran Laporan Monitoring Tahun Kedua Pelaksanaan UU ORMAS

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Infografis Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun Kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018) – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke Republika

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke The Jakarta Post

YAPPIKA-ActionAid (YAA) Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Advokasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan bagi Kelompok Minoritas Gender dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indoensia

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indonesia

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Penyusunan Panduan Pemberi Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Infografis Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun Kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018) – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2018 - 2019 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2019 - 2020 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun Kelima (2017 - 2018) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Riset Penyusunan Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

NASKAH AKADEMIK RUU PERKUMPULAN OLEH KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Sisi Problematika-UU-Ormas

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya