IDN
ENG
Donasi
Tentang Kami
History
Vision and mission
Organizational Structure
Expertise
Network
Career
Contact
Program Kami
Advocacy for Inclusive Public Services
Aksi Kemanusiaan dan Ketahanan
Pengurangan Risiko Bencana
Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Program Pembela Keadilan Iklim
Penguatan Arena Masyarakat Sipil
BASIS
Publikasi Kami
Article
Media Coverage
Report
Publication
Berkolaborasi Dengan Kami
Corporation & Institutional Donor
Individual
Community
Donasi
Cari
IDN
ENG
Donasi
Cari
Tag result for "Kriminalisasi"
Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI
PRABOWO: Hentikan Kekerasan Negara, Cabut Fasilitas dan Tunjangan DPR, Hentikan Represifi tas Terhadap Massa Aksi, Berikan Keadilan Bagi Korban
Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) Resmi Dibuka: Suara Rakyat Menuntut Keadilan Iklim
[RILIS KOALISI] Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Rancangan Kitab Undang-Undang Harapan Palsu
Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M
Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”
Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi
Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia
Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?
Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"
Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia
Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB
Siaran Pers Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial
Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta
Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional
Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru
Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR
Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM
Siaran Pers Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA PDP)
C20 Sub Working Group Launching
UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia
Jokowi Harus Stop Kriminalisasi Terhadap KPK
Peluncuran Laporan Monitoring Tahun Kedua Pelaksanaan UU ORMAS
Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke Republika
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke The Jakarta Post
YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas
Kriminalisasi Ekspresi Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Regresi Demokrasi
Copyright 2026 YAPPIKA-ActionAid
Syarat & Kebijakan
Sitemap