Yappika Actionaid

Tag result for "partisipasi"

Siaran Pers - Demokratisasi Ekosistem Filantropi di Indonesia: Reposisi Peran Negara dan Partisipasi Politik Kewargaan

SIARAN PERS - Orang Muda dan Demokrasi Digital: BASIS Luncurkan CSD e-Learning Platform sebagai Investasi Masa Depan Ruang Sipil di Indonesia

Press Release - Tragedi Siswa Bunuh Diri di Ngada NTT Adalah Bukti Gagalnya Sistem Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Siaran Pers FIONI: Bencana Ekologis di Sumatera: Negara Tak Boleh Menyembunyikan Perusahaan Perusak Hutan

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI

SIARAN PERS Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!

YAPPIKA Dampingi 12 Mitra Pada Tahun 2025 Untuk Menguatkan Kapasitas dan Keberlanjutan

KKB Adakan Pelatihan Strategis untuk Perkuat Ruang Sipil & Suara Generasi Muda di Pekanbaru

HRWG: Negara Gagal Lindungi Warga, Polisi Brutal, Demokrasi Indonesia Terancam Runtuh

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas

Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim

Partisipasi Manipulatif serta Substansi yang Tidak Memperbaiki Serius KUHAP Lama dan Anti Perlindungan Hak Asasi: Tolak Rencana Pengesahan Draft Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Tergesa-Gesa!

Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada - SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3)

[RILIS KOALISI] Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Rancangan Kitab Undang-Undang Harapan Palsu

Kolaborator untuk Demokrasi: 20 Akademisi Muda Satukan Langkah Lewat CSD E-Learning Platform

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

ARUKI: Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Paris Agreement Mempertegas Ketidakberpihakan Terhadap Komitmen Keadilan Iklim

Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"

Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia

BASIS Programme kicks-off to boost civil society’s impact on sustainable development in Indonesia

Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Desakan Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil Bersepakat Memperluas Ruang Gerak Sipil di Indonesia

Joint Statement: Civil Society and Youth Engagement in the Implementation of Just Green Transition Policies and Initiatives at National and Local Levels

Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB

Kick Off Program BASIS

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

RILIS PERS: Hasil Audiensi dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Sikap Indonesia dalam Krisis Kemanusiaan Palestina di Agenda Sidang ICJ Den Haag

Surat Terbuka Terkait Dorongan Pemerintah Indonesia untuk Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Mengantar Natoen Berlayar di Samudera Pengetahuan

Audiensi dan Sosialisasi Program Kepemimpinan Perempuan dalam Perlindungan Berbasis Komunitas di Kabupaten Poso

Peresmian Toilet Komunal Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember

Oeli’i butuh perhatian Pemerintah

Jorim: Bertahun Mengabdi, untuk Anak Negeri

Siaran Pers: Tak ada lagi sekat, SDN Oeli’i 2 masih butuh perhatian Pemerintah

Oeli’i butuh perhatian Pemerintah

Workshop Result-Based Management Pt. PPMA Papua

Wifqi: Belajar dan Melangkah Maju

Pembentukan Posko Kemanusiaan Untuk Rempang

Training Emergency Fast Action and Support Team (EFAST)

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Sesi Konsultasi Digitalisasi Pelayanan Publik

Menjaga Semangat Kebangkitan Nasional dan Reformasi

Pernyataan Sikap YAPPIKA-ActionAid “Tolak Aturan Jam Sekolah Pukul 05.00 WITA di NTT!”

Workshop Membangun Strategi Penguatan Bengkel Anak Muda di Desa Tamanjaya

Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas yang Tidak Partisipatif”

KNPRBBK XV Serukan Pentingnya Pelibatan dan Perlindungan Masyarakat yang Inklusif dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Dukung Ketangguhan Bencana dari Tingkat Lokal, KNPRBBK XV Resmi Dibuka

Kebocoran Data Registrasi SIM Card

KICK OFF PROGRAM MUTIARA

RUU Perkumpulan sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat dan Peluang Berkembangnya Partisipasi Politik Kewargaan yang Kuat

Siaran Pers "Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19 untuk Resiliensi Berkelanjutan yang Inklusif"

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana, Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

Jadilah #PahlawanGizi Bagi Anak-anak Stunting

Perpanjangan Pengumuman Evaluasi Independen Pro-InQluEd

PENGUMUMAN PUBLIKASI - Evaluator Independen Pro Inqlued

YAPPIKA-ActionAid Memberikan Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Virtual Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik kepada Persaudaraan Korban NAPZA Bogor

Surat terbuka ActionAid untuk Kementerian Luar Negeri pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-67 tentang Palestina, Kamis 20 Mei.

Daftarkan Dirimu Untuk Ikut #Ride4Change dan #CiptakanSekolahAman

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Revisi UU Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Fokus Mendorong Pelembagaan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Komnas Perempuan untuk Aktif Mengawal Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang Berperspektif Gender

EPISODE TERAKHIR TALKSHOW RADIO TENTANG PELAYANAN PUBLIK

TINGGI, ANGKA PEREMPUAN BUTA HURUF

SEKITAR 5,3 JUTA PEREMPUAN BUTA AKSARA

SOSIALISASI KF DI CAKUNG TIMUR

MASUKAN MP3 UNTUK RANPERPRES GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK

HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL (IMS) 2009

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

APBN P 2015 Anggaran Rasa Liberal dan Sentralistik

Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Ombudsman RI

Siaran Pers Menyikapi Pengumuman 18 Nama Calon Anggota ORI

Evaluasi Legislasi Masa Sidang V 2016 DPR RI

Pengangkatan kembali anggota KI tanpa seleksi ulang, FOINI mengajukan Judicial Review pasal 33 UU KIP

KONSOLIDASI NASIONAL MASYARAKAT PEDULI PELAYANAN PUBLIK (MP3)

Konferensi Pers #DaruratSekolah Bersama Reza Rahadian

Pemerintah Kabupaten Bogor Menerima Usulan Kebijakan #SekolahAman

Banten Bergerak! Perbaikan SDN Bugel Menemukan Titik Terang

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

FGD Penyusunan Rencangan Peraturan Ombudsman RI Tentang Partisipasi Masyarakat Bersama Kementrian dan Lembaga Negara

Kisah Rihana, kader Anak Sehat Desa Puger Wetan

FGD Penyusunan Rencangan Peraturan Ombudsman RI Tentang Partisipasi Masyarakat Bersama Kementrian dan Lembaga Negara

FGD Penyusunan Rencangan Peraturan Ombudsman RI Tentang Partisipasi Masyarakat Bersama Kementrian dan Lembaga Negara

Siaran Pers Crisis Center Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak 2019

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Dewan Ekonomi dan Sosial Segmen Urusan Kemanusiaan Economic and Social Council Humanitarian Affairs Segment (ECOSOC HAS)

ERR PASIGALA: PROTECTION CAPACITY BUILDING WORKSHOP “Membangun Kelompok Perempuan Tangguh Paska Bencana”

Mama Minuk dan Kisahnya Bangkit dari Trauma Tsunami

Berpartisipasi dalam event dan kampanye sosial

BUKU SAKU SWAKELOLA TIPE IV UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT