Yappika Actionaid

Tag result for "Kebijakan"

SIARAN PERS - Orang Muda dan Demokrasi Digital: BASIS Luncurkan CSD e-Learning Platform sebagai Investasi Masa Depan Ruang Sipil di Indonesia

Press Release - Tragedi Siswa Bunuh Diri di Ngada NTT Adalah Bukti Gagalnya Sistem Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Siaran Pers FIONI: Bencana Ekologis di Sumatera: Negara Tak Boleh Menyembunyikan Perusahaan Perusak Hutan

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI

SIARAN PERS Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

PRABOWO: Hentikan Kekerasan Negara, Cabut Fasilitas dan Tunjangan DPR, Hentikan Represifi tas Terhadap Massa Aksi, Berikan Keadilan Bagi Korban

Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas

Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) Resmi Dibuka: Suara Rakyat Menuntut Keadilan Iklim

Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim

Kondisi Sekolah di Bima Mendesak, Reza Rahadian Ajak Pemda Bergerak

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

Media Visit Koalisi Kebebasan Berserikat dengan Mongabay

Gembira Fest 2024: Memaknai Ulang Kemerdekaan dan Merefleksikan Kebebasan

Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia

Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Desakan Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil Bersepakat Memperluas Ruang Gerak Sipil di Indonesia

Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB

Kick Off Program BASIS

Penganugerahan MUTIARA Award di Kabupaten Jember

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Mengantar Natoen Berlayar di Samudera Pengetahuan

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

(DICARI) Evaluator Independen Program Meningkatkan Nutrisi dan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja (MUTIARA)

Aksi Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Palestina Stop Genosida, Gencatan Senjata Sekarang Juga!

Pertemuan Mitra Program Prioritas 1 Gender Responsive Inclusive Public Service (GRIPS)

Training Emergency Fast Action and Support Team (EFAST)

SIARAN PERS ACSC/APF 2023

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Perempuan Penggerak di Desa Pecoro & Dukungan Suami

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Workshop Pengembangan Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dalam Situasi Bencana

Menjaga Semangat Kebangkitan Nasional dan Reformasi

Pernyataan Sikap YAPPIKA-ActionAid “Tolak Aturan Jam Sekolah Pukul 05.00 WITA di NTT!”

Pastikan Kesehatan Staf, YAPPIKA-ActionAid Jalin Kerja Sama dengan GSI Lab

Menjadi Dokter: Antara Pilihan dan Komitmen

Freedom Information of Network Indonesia Majelis Etik Permanen, Kebutuhan Mendesak bagi Integritas Komisi Informasi

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

SIARAN PERS: KNPRBBK XV Rekomendasikan Kolaborasi Inklusif untuk Membangun Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia

KNPRBBK XV Serukan Pentingnya Pelibatan dan Perlindungan Masyarakat yang Inklusif dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Catat Sejarah Baru, KNPRBBK XV Tegaskan Pentingnya Peranan Perempuan dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Siaran Pers Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA PDP)

The C20 Civic Space Sub-Working Group Policy Brief

RUU Perkumpulan sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat dan Peluang Berkembangnya Partisipasi Politik Kewargaan yang Kuat

Penawaran Terbuka Konsultan Pembuatan Laporan Tahunan YAPPIKA-ActionAid Tahun 2021

SIARAN PERS "MPBI Sesalkan Penghentian Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di tengah Tantangan Nyata Bencana dan Perubahan Iklim"

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana, Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

C20 Sub Working Group Launching

Siaran Pers: Pengelolaan Risiko Bencana yang Utuh dan Paripurna AMPU-PB

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid dalam C20

Penawaran Terbuka Vendor Digital Marketing (Fundraising) YAPPIKA-ActionAid

Tantangan Membangun Ekosistem Filantropi yang Sehat dan Akuntabel

Pertemuan Mitra Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Perpanjangan Pengumuman Evaluasi Independen Pro-InQluEd

PENAWARAN TERBUKA VENDOR IMPLEMENTOR SISTEM CRM YAPPIKA-ACTIONAID

PENGUMUMAN PUBLIKASI - Evaluator Independen Pro Inqlued

YAPPIKA-ActionAid Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi di Bekasi Menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi Kelompok Rentan HIV saat Pandemi COVID-19 di Wilayah Bekasi

YAPPIKA-ActionAid Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi di Bogor Menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Wilayah Bogor

YAPPIKA-ActionAid, Lentera Anak Pelangi, dan LBH Masyarakat Menyelenggarakan Diskusi Publik Online “Ada Apa dengan Antiretroviral untuk Anak HIV?”

Kerangka Acuan Audit - Program Pro-InQlued

Surat terbuka ActionAid untuk Kementerian Luar Negeri pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-67 tentang Palestina, Kamis 20 Mei.

Rilis Pers Webinar – KKB PENYUSUNAN KEBIJAKAN LOKAL TENTANG ORMAS: ANTARA URGENSI, PILIHAN SOLUSI DAN POTENSI MASALAH

YAPPIKA-ActionAid Fokus Mendorong Pelembagaan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

AUDIENSI VIRTUAL REVISI UU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BISA MEMBACA, BISA MEMBANTU URUS ADMINISTRASI WARGA

MEMBUMIKAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

INOVASI DESA TERONG

HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL (IMS) 2009

LOKALATIH ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

Catalyst 2014, Create Impactful Story for Your Research

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

APBN P 2015 Anggaran Rasa Liberal dan Sentralistik

Praktek Represif UU ORMAS Semakin Nampak di Berbagai Daerah

Peluncuran Laporan Monitoring Tahun Kedua Pelaksanaan UU ORMAS

Evaluasi Legislasi Masa Sidang V 2016 DPR RI

Stunting, refleksi kondisi gizi ibu dan anak di Indonesia

Dukungan Media Diperoleh, Isu #SekolahAman Mulai Bergulir di Kabupaten Bogor

Sebuah Awal Petualangan Baru, Dalam Keluarga Baru

2 Sekolah Rusak Dampingan di Serang Sudah Mulai Direhab

Pemerintah Kabupaten Bogor: “Tahun 2017 Tidak Ada Lagi SD Rusak”

Reza Rahadian Pertanyakan Respon Lambat Pemkab Serang untuk Atasi Sekolah Rusak

Perbaikan SDN Sampang dan SDN Periuk Sebagai Langkah Maju Dari #SekolahAman

Pemerintah Kabupaten Bogor Menerima Usulan Kebijakan #SekolahAman

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

PLAFON SDN CIPINANG 01 AMBRUK Bukti Buruknya Tata Kelola Perbaikan Ruang Kelas Rusak

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Program Pro-InQluEd Mengadakan Pelatihan Kampanye untuk Mitra Pelaksana

Siaran Pers Posko Masyarakat Sipil Bergerak: Menggerakkan Kerelawanan demi Kehidupan dan Kemanusiaan

ActionAid Mempromosikan Gender Responsive Public Services (GRPS) sebagai Pendekatan Transformatif dalam Tata Kelola Pelayanan Publik

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

ERR PASIGALA: PROTECTION CAPACITY BUILDING WORKSHOP “Membangun Kelompok Perempuan Tangguh Paska Bencana”

SHEA and Safeguarding Training untuk Staf YAPPIKA-ActionAid

Konstitusionalitas Kebijakan Negara untuk Penanganan COVID-19

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya