Yappika Actionaid

Tag result for "Masyarakat Sipil"

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI

YAPPIKA Dampingi 12 Mitra Pada Tahun 2025 Untuk Menguatkan Kapasitas dan Keberlanjutan

HRWG: Negara Gagal Lindungi Warga, Polisi Brutal, Demokrasi Indonesia Terancam Runtuh

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas

Pawai Damai Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Sempat Dihadang Aparat di Thamrin

Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) Resmi Dibuka: Suara Rakyat Menuntut Keadilan Iklim

Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim

SIARAN PERS: Pernyataan Sikap Aliansi Perempuan Indonesia “Menolak Pembungkaman Sejarah Perempuan”

Partisipasi Manipulatif serta Substansi yang Tidak Memperbaiki Serius KUHAP Lama dan Anti Perlindungan Hak Asasi: Tolak Rencana Pengesahan Draft Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Tergesa-Gesa!

Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada - SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3)

[RILIS KOALISI] Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Rancangan Kitab Undang-Undang Harapan Palsu

Kolaborator untuk Demokrasi: 20 Akademisi Muda Satukan Langkah Lewat CSD E-Learning Platform

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Koalisi Kebebasan Berserikat Gelar Pelatihan untuk Perkuat Kebebasan Sipil Orang Muda Jabodetabek

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

ARUKI: Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Paris Agreement Mempertegas Ketidakberpihakan Terhadap Komitmen Keadilan Iklim

Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"

Media Visit Koalisi Kebebasan Berserikat dengan Mongabay

Gembira Fest 2024: Memaknai Ulang Kemerdekaan dan Merefleksikan Kebebasan

Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia

Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Desakan Masyarakat Sipil

RILIS PERS TEMUAN KENAIKAN IMPOR PRODUK ISRAEL ADALAH PENGHINAAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Pernyataan Sikap YAPPIKA Atas Penggusuran PKBI

Masyarakat Sipil Bersepakat Memperluas Ruang Gerak Sipil di Indonesia

Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB

Kick Off Program BASIS

Siaran Pers Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial

Siaran Pers Pemerintah Indonesia di Sidang Komite Ekosob PBB: Defensif dalam Kata-kata, Represif dalam Realita

Penganugerahan MUTIARA Award di Kabupaten Jember

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

RILIS PERS: Hasil Audiensi dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Sikap Indonesia dalam Krisis Kemanusiaan Palestina di Agenda Sidang ICJ Den Haag

Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional

Surat Terbuka Terkait Dorongan Pemerintah Indonesia untuk Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

Peresmian Toilet Komunal Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember

Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai Resources Organization

Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Aksi Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Palestina Stop Genosida, Gencatan Senjata Sekarang Juga!

Pertemuan Mitra Program Prioritas 1 Gender Responsive Inclusive Public Service (GRIPS)

Pembentukan Posko Kemanusiaan Untuk Rempang

SIARAN PERS ACSC/APF 2023

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Workshop Pengembangan Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dalam Situasi Bencana

Menjaga Semangat Kebangkitan Nasional dan Reformasi

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR

Kolaborasi untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan dalam Penanggulangan Bencana

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

SIARAN PERS: KNPRBBK XV Rekomendasikan Kolaborasi Inklusif untuk Membangun Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia

Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas yang Tidak Partisipatif”

KNPRBBK XV Serukan Pentingnya Pelibatan dan Perlindungan Masyarakat yang Inklusif dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Dukung Ketangguhan Bencana dari Tingkat Lokal, KNPRBBK XV Resmi Dibuka

Catat Sejarah Baru, KNPRBBK XV Tegaskan Pentingnya Peranan Perempuan dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

RUU Perkumpulan sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat dan Peluang Berkembangnya Partisipasi Politik Kewargaan yang Kuat

Siaran Pers "Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19 untuk Resiliensi Berkelanjutan yang Inklusif"

Siaran Pers "Pelokalan Aksi Ketangguhan Bencana yang Dipimpin oleh Perempuan dan Anak Muda: Jalan Menuju Kerangka Kerja Sendai"

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana, Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

C20 Sub Working Group Launching

Siaran Pers: Pengelolaan Risiko Bencana yang Utuh dan Paripurna AMPU-PB

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid dalam C20

Pertemuan Mitra Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

Pers Rilis Infrastruktur Pendidikan: Bahaya Sekolah Ambruk di Tengah Kerentanan Korupsi Infrastruktur Pendidikan

UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Perpanjangan Pengumuman Evaluasi Independen Pro-InQluEd

PENGUMUMAN PUBLIKASI - Evaluator Independen Pro Inqlued

Kelas SDN Sanolo Kini Berhasil Diperbaiki

YAPPIKA-ActionAid Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi di Bekasi Menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi Kelompok Rentan HIV saat Pandemi COVID-19 di Wilayah Bekasi

YAPPIKA-ActionAid Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi di Bogor Menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Wilayah Bogor

YAPPIKA-ActionAid Memberikan Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Virtual Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik kepada Persaudaraan Korban NAPZA Bogor

Kerangka Acuan Audit - Program Pro-InQlued

TERM OF REFERENCE KONSULTAN PENGAMBILAN FOTO dan FILM PENDEK

TERM OF REFERENCE: Bidding Vendor Online Share Learning and Seminar-National Exhibition Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Revisi UU Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Fokus Mendorong Pelembagaan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Komnas Perempuan untuk Aktif Mengawal Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang Berperspektif Gender

AUDIENSI VIRTUAL REVISI UU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN TAHUNAN YAPPIKA 2008/2009

KODE ETIK FILANTROPI

MEMBUMIKAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL (IMS) 2009

PELUANG DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMILU

LOKALATIH ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

STUDI KASUS MUNCULNYA GERAKAN BARU WARGA

Catalyst 2014, Create Impactful Story for Your Research

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

APBN P 2015 Anggaran Rasa Liberal dan Sentralistik

Jokowi Harus Stop Kriminalisasi Terhadap KPK

Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Ombudsman RI

Peluncuran Laporan Monitoring Tahun Kedua Pelaksanaan UU ORMAS

Siaran Pers Menyikapi Pengumuman 18 Nama Calon Anggota ORI

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI)

Evaluasi Legislasi Masa Sidang V 2016 DPR RI

Pertemuan Mitra Program Sekolah Aman: Perlunya Menilik Kembali Perjalanan dan Pencapaian Program

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

Banten Bergerak! Perbaikan SDN Bugel Menemukan Titik Terang

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

YAPPIKA-ActionAid meluncurkan Program Pro-InQluEd

Keabsahan Undang-Undang Ketika Menteri Tidak Lapor Presiden — Koalisi Masyarakat Sipil Tolak UU MD3

Program Pro-InQluEd Mengadakan Pelatihan Kampanye untuk Mitra Pelaksana

Siaran Pers Posko Masyarakat Sipil Bergerak: Menggerakkan Kerelawanan demi Kehidupan dan Kemanusiaan

ActionAid Mempromosikan Gender Responsive Public Services (GRPS) sebagai Pendekatan Transformatif dalam Tata Kelola Pelayanan Publik

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke Republika

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke The Jakarta Post

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indoensia

Siaran Pers Crisis Center Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak 2019

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indonesia

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Penyusunan Panduan Pemberi Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid, Uni Eropa, dan Pemerintah Kabupaten Bima Wujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

Nada-Nada Organ Tunggal Taufik Yang Harus Berhenti Karena Gempa

Indeks Masyarakat Sipil Profil 16 Kabupaten Kota

Panduan Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil

Reflection Noted ICSF 2024: Merawat Dialog, Mendorong Perubahan Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi

Sebuah Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil