Yappika Actionaid

Tag result for "indonesia"

Press Release: Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Venezuela

Siaran Pers FIONI: Bencana Ekologis di Sumatera: Negara Tak Boleh Menyembunyikan Perusahaan Perusak Hutan

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI

Zine Simpul Melaung Edisi #1 “Ruang Sipil: Hidup, Dihidupi, Menghidupi

SIARAN PERS Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!

YAPPIKA Dampingi 12 Mitra Pada Tahun 2025 Untuk Menguatkan Kapasitas dan Keberlanjutan

KKB Adakan Pelatihan Strategis untuk Perkuat Ruang Sipil & Suara Generasi Muda di Pekanbaru

HRWG: Negara Gagal Lindungi Warga, Polisi Brutal, Demokrasi Indonesia Terancam Runtuh

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

PRABOWO: Hentikan Kekerasan Negara, Cabut Fasilitas dan Tunjangan DPR, Hentikan Represifi tas Terhadap Massa Aksi, Berikan Keadilan Bagi Korban

Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas

Pawai Damai Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Sempat Dihadang Aparat di Thamrin

Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) Resmi Dibuka: Suara Rakyat Menuntut Keadilan Iklim

Sehari Lagi: Suara Rakyat Menggema di Indonesia Climate Justice Summit 2025 ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim

Kondisi Sekolah di Bima Mendesak, Reza Rahadian Ajak Pemda Bergerak

SIARAN PERS: Pernyataan Sikap Aliansi Perempuan Indonesia “Menolak Pembungkaman Sejarah Perempuan”

Partisipasi Manipulatif serta Substansi yang Tidak Memperbaiki Serius KUHAP Lama dan Anti Perlindungan Hak Asasi: Tolak Rencana Pengesahan Draft Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Tergesa-Gesa!

Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada - SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3)

[RILIS KOALISI] Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Rancangan Kitab Undang-Undang Harapan Palsu

Kolaborator untuk Demokrasi: 20 Akademisi Muda Satukan Langkah Lewat CSD E-Learning Platform

Joint Statement - Judicial Harassment on the Alleged Corruption Case in Zakat Funds

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Koalisi Kebebasan Berserikat Gelar Pelatihan untuk Perkuat Kebebasan Sipil Orang Muda Jabodetabek

Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Orang Muda dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Serukan Aksi, Serahkan Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Siaran Pers - Koalisi Kebebasan Berserikat Cabut UU TNI Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi

JOINT STATEMENT Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Menolak Pengesahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memperdalam Regresi Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak Asasi Manusia

Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional

Mengapa Koalisi Kebebasan Berserikat Masih Relevan?

Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wakil Presiden

ARUKI: Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Paris Agreement Mempertegas Ketidakberpihakan Terhadap Komitmen Keadilan Iklim

Press Release 2nd ASIA PACIFIC PEOPLE’S CONVENTION

Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"

Media Visit Koalisi Kebebasan Berserikat dengan Mongabay

Gembira Fest 2024: Memaknai Ulang Kemerdekaan dan Merefleksikan Kebebasan

Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia

BASIS Programme kicks-off to boost civil society’s impact on sustainable development in Indonesia

Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Desakan Masyarakat Sipil

YAPPIKA-ActionAid Beri Dukungan Fasilitas Sanitasi Sekolah Untuk Mewujudkan Sekolah Aman di Kabupaten Sumba Tengah

RILIS PERS TEMUAN KENAIKAN IMPOR PRODUK ISRAEL ADALAH PENGHINAAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Pernyataan Sikap YAPPIKA Atas Penggusuran PKBI

Masyarakat Sipil Bersepakat Memperluas Ruang Gerak Sipil di Indonesia

Joint Statement: Civil Society and Youth Engagement in the Implementation of Just Green Transition Policies and Initiatives at National and Local Levels

Pemerintah Wajib Laksanakan Seluruh Rekomendasi Komite HAM PBB

Kick Off Program BASIS

Siaran Pers Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial

Pelatihan dan Pembelajaran Guru Inovatif dan Partisipatif Program Sekolah Aman 2024

Siaran Pers Pemerintah Indonesia di Sidang Komite Ekosob PBB: Defensif dalam Kata-kata, Represif dalam Realita

Siaran Pers: Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta

RILIS PERS: Hasil Audiensi dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Sikap Indonesia dalam Krisis Kemanusiaan Palestina di Agenda Sidang ICJ Den Haag

Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional

Surat Terbuka Terkait Dorongan Pemerintah Indonesia untuk Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Mengantar Natoen Berlayar di Samudera Pengetahuan

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

Audiensi dan Sosialisasi Program Kepemimpinan Perempuan dalam Perlindungan Berbasis Komunitas di Kabupaten Poso

Koordinasi Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam Situasi Bencana

Training of Trainers (TOT) Kesiapsiagaan Bencana Bagi Komunitas Warga Program ASPP

Peresmian Toilet Komunal Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember

(DICARI) Evaluator Independen Program Meningkatkan Nutrisi dan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja (MUTIARA)

Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai Resources Organization

Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Aksi Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Palestina Stop Genosida, Gencatan Senjata Sekarang Juga!

Jorim: Bertahun Mengabdi, untuk Anak Negeri

World March of Women (WMW) : Nasi, Roti dan Mawar...

Siaran Pers: Tak ada lagi sekat, SDN Oeli’i 2 masih butuh perhatian Pemerintah

Wifqi: Belajar dan Melangkah Maju

Pembentukan Posko Kemanusiaan Untuk Rempang

JOINT STATEMENT ASEAN CIVIL SOCIETY CONFERENCE – ASEAN PEOPLES’ FORUM 2023 RECLAIMING SAFE SPACE, RESTORING DEMOCRACY, AND EQUITY IN SOUTHEAST ASIA

Training Emergency Fast Action and Support Team (EFAST)

Workshop Konsultasi Final Adaptasi Alat Pengukuran Kapasitas Organisasi Mitra INKLUSI

PRESENTATION OF ANALYSIS, FINDINGS, AND RECOMMENDATIONS FROM MYANMAR DAY: HEARING FROM PEOPLE ON THE GROUND AND EXPERTS IN THE REGION

SIARAN PERS ACSC/APF 2023

Media Advisory: Myanmar Day "Hearing from People on the Ground and Experts in the Region"

Kebun Gizi Sekolah Aman: Membangun Pertanian Berkelanjutan dan Pemenuhan Gizi Optimal

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA YANG INKLUSIF

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

YAPPIKA-ActionAid Merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk Mendorong Desa Meningkatkan Alokasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak

Workshop Pengembangan Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dalam Situasi Bencana

Pemberian Makanan Tambah Cegah Gangguan Pertumbuhan Anak

Statement: World March of Women East-Southeast Asia and Oceania (Bali, May 11th 2023)

World March of Women Meeting Sub-Regional Kawasan Asia Tenggara Timur dan Oseania

CIVIL SOCIETY POSITION PAPER REVIEWING AND REFRAMING THE ASEAN’S FIVE-POINT CONSENSUS

Menjaga Semangat Kebangkitan Nasional dan Reformasi

Press Release ACSC/APF 2023

Pengenalan dan Pengembangan Alat Penilaian Kapasitas Organisasi Mitra INKLUSI

Oral Statement Human Rights Council – 52nd session Adoption of the UPR report of Indonesia

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR

Pernyataan Sikap YAPPIKA-ActionAid “Tolak Aturan Jam Sekolah Pukul 05.00 WITA di NTT!”

Pastikan Kesehatan Staf, YAPPIKA-ActionAid Jalin Kerja Sama dengan GSI Lab

Civil society groups demand Indonesia to implement cohesive policy and approach to not legitimise Myanmar junta in ASEAN

Kolaborasi untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan dalam Penanggulangan Bencana

Cerita Penyintas Gempa Cianjur: Wulan dan Harapannya

Indonesia Earthquake aftermath, scenes of hope, despair - and grief

Press Rilis Koalisi Pendidikan Nasional

Siaran Pers: Mengawali Satuan Pendidikan Aman Bencana di SDN Palamoko, Sumba Barat

Darurat Gempa Cianjur

Pemimpin G20 Wajib Mengedepankan Perluasan dan Perlindungan Ruang Sipil sebagai Syarat Percepatan Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Freedom Information of Network Indonesia Majelis Etik Permanen, Kebutuhan Mendesak bagi Integritas Komisi Informasi

Terima dan Laksanakan Seluruh Rekomendasi UPR dengan Pendekatan HAM

A Humble Woman from A Ordinary Village

Atiyah's Self-Proving

SIARAN PERS: KNPRBBK XV Rekomendasikan Kolaborasi Inklusif untuk Membangun Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia

Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas yang Tidak Partisipatif”

KNPRBBK XV Serukan Pentingnya Pelibatan dan Perlindungan Masyarakat yang Inklusif dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Dukung Ketangguhan Bencana dari Tingkat Lokal, KNPRBBK XV Resmi Dibuka

Catat Sejarah Baru, KNPRBBK XV Tegaskan Pentingnya Peranan Perempuan dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Siaran Pers Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA PDP)

Kebocoran Data Registrasi SIM Card

KICK OFF PROGRAM MUTIARA

The C20 Civic Space Sub-Working Group Policy Brief

RUU Perkumpulan sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat dan Peluang Berkembangnya Partisipasi Politik Kewargaan yang Kuat

Penawaran Terbuka Konsultan Pembuatan Laporan Tahunan YAPPIKA-ActionAid Tahun 2021

Cerita Pergeseran Kekuasaan dan Agenda Pelokalan dalam Krisis Kemanusiaan dari Indonesia dan Palestina

Meaningful Participation: Challenges and Opportunities in Expanding Civic Space

SIARAN PERS "MPBI Sesalkan Penghentian Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di tengah Tantangan Nyata Bencana dan Perubahan Iklim"

Siaran Pers "Aktor Reza Rahadian Temui Bupati Sumba Barat untuk Advokasi Sekolah Inklusif"

Siaran Pers "Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19 untuk Resiliensi Berkelanjutan yang Inklusif"

Siaran Pers "Pelokalan Aksi Ketangguhan Bencana yang Dipimpin oleh Perempuan dan Anak Muda: Jalan Menuju Kerangka Kerja Sendai"

Memahami Bencana dari Sudut Pandang YAPPIKA-ActionAid

Kepemimpinan Perempuan Penting dalam Pengurangan Risiko Bencana, Kelompok Perempuan Dorong Pemerintah Berikan Dukungan di GPDRR 2022

C20 Sub Working Group Launching

Senangnya, Murid SDN Kedawung Kini Belajar dengan Aman!

Siaran Pers: Pengelolaan Risiko Bencana yang Utuh dan Paripurna AMPU-PB

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid dalam C20

Penawaran Terbuka Vendor Digital Marketing (Fundraising) YAPPIKA-ActionAid

Camping Komunitas Pendidikan: Peningkatan Kapasitas Komunitas Sekolah dalam Pengurangan Risiko Bencana

Tantangan Membangun Ekosistem Filantropi yang Sehat dan Akuntabel

Pertemuan Mitra Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

Pers Rilis Infrastruktur Pendidikan: Bahaya Sekolah Ambruk di Tengah Kerentanan Korupsi Infrastruktur Pendidikan

UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Kebun Gizi sebagai Bentuk Ketahanan Pangan di Tingkat Komunitas dalam Merespon Perubahan Iklim di Indonesia

Perubahan Iklim dan Pandemi Covid-19, Krisis Berlapis Kaum Rentan dan Marginal

Jadilah #PahlawanGizi Bagi Anak-anak Stunting

Perpanjangan Pengumuman Evaluasi Independen Pro-InQluEd

PENAWARAN TERBUKA VENDOR IMPLEMENTOR SISTEM CRM YAPPIKA-ACTIONAID

PENGUMUMAN PUBLIKASI - Evaluator Independen Pro Inqlued

Respon COVID-19 oleh YAPPIKA-ActionAid: Kegiatan Vaksinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelas SDN Sanolo Kini Berhasil Diperbaiki

YAPPIKA-ActionAid, Lentera Anak Pelangi, dan LBH Masyarakat Menyelenggarakan Diskusi Publik Online “Ada Apa dengan Antiretroviral untuk Anak HIV?”

Kerangka Acuan Audit - Program Pro-InQlued

Surat terbuka ActionAid untuk Kementerian Luar Negeri pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-67 tentang Palestina, Kamis 20 Mei.

YAPPIKA-ActionAid open letter to Ministries of Foreign Affairs on UN General Assembly 67th meeting on Palestine, Thursday 20th May.

TERM OF REFERENCE KONSULTAN PENGAMBILAN FOTO dan FILM PENDEK

TERM OF REFERENCE: Bidding Vendor Online Share Learning and Seminar-National Exhibition Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Pelokalan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Revisi UU Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Fokus Mendorong Pelembagaan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

YAPPIKA-ActionAid Mendorong Komnas Perempuan untuk Aktif Mengawal Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang Berperspektif Gender

YAPPIKA-ActionAid dan MDRT Indonesia Membangun SDN Seburing Gersik

AUDIENSI VIRTUAL REVISI UU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

ASIA ROUNDTABLE FOR COMMUNITY OF DEMOCRACIES (CD) NON-GOVERNMENTAL PROCESS

PEROLEHAN DONASI PUBLIK UNTUK PROGRAM SEKOLAH BEBAS KORUPSI

KODE ETIK FILANTROPI

AYO BANTU 6,3 JUTA IBU INDONESIA BELAJAR MEMBACA

SIXTH ASSEMBLY WORLD MOVEMENT FOR DEMOCRACY IN JAKARTA

KECAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP AKTIVIS ICW

RELAWAN YAPPIKA MEMPERINGATI HARI RELAWAN SEDUNIA

MENGEJA JA-KAR-TA

NENEK-NENEK MELAWAN BUTA AKSARA

TINGGI, ANGKA PEREMPUAN BUTA HURUF

SEKITAR 5,3 JUTA PEREMPUAN BUTA AKSARA

MASUKAN MP3 UNTUK RANPERPRES GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK

HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL (IMS) 2009

PELUANG DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMILU

STUDI KASUS MUNCULNYA GERAKAN BARU WARGA

Bedah Buku: Ketimpangan Pembangunan Indonesia

Catalyst 2014, Create Impactful Story for Your Research

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

APBN P 2015 Anggaran Rasa Liberal dan Sentralistik

“Jokowi, Bertindak dan Brantaslah Korupsi!”

Jokowi Harus Stop Kriminalisasi Terhadap KPK

Menolak Ancaman ‘Pembunuhan’ KPK!!

Praktek Represif UU ORMAS Semakin Nampak di Berbagai Daerah

Siaran Pers Menyikapi Pengumuman 18 Nama Calon Anggota ORI

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI)

Menyikapi Fit & Proper Test 18 Calon Anggota ORI Oleh Komisi II DPR RI

SD Roboh Kembali Memakan Korban, Pemerintah Harus Memberikan Respons Sistemik

Infografis: Indonesia Darurat SD Rusak

Evaluasi Legislasi Masa Sidang V 2016 DPR RI

Stunting, refleksi kondisi gizi ibu dan anak di Indonesia

Pengangkatan kembali anggota KI tanpa seleksi ulang, FOINI mengajukan Judicial Review pasal 33 UU KIP

KONSOLIDASI NASIONAL MASYARAKAT PEDULI PELAYANAN PUBLIK (MP3)

Sebaran Sekolah Rusak di Indonesia

Melawan Kontraktor Nakal: Cerita dari SDN Periuk di Kabupaten Serang

MP3: Pemerintah Harus Memberhentikan Komisioner Ombudsman RI dari PNS

Pertemuan Mitra Program Sekolah Aman: Perlunya Menilik Kembali Perjalanan dan Pencapaian Program

Reza Rahadian Pertanyakan Respon Lambat Pemkab Serang untuk Atasi Sekolah Rusak

Rencana Kerja YAPPIKA-ActionAid Selama 2017 Untuk #SekolahAman

Perbaikan SDN Sampang dan SDN Periuk Sebagai Langkah Maju Dari #SekolahAman

Konferensi Pers #DaruratSekolah Bersama Reza Rahadian

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

PLAFON SDN CIPINANG 01 AMBRUK Bukti Buruknya Tata Kelola Perbaikan Ruang Kelas Rusak

Penyerahan Road Map Aksi Nyata Penyelesaian Sekolah Rusak

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

Kegiatan Inception Workshop

Siaran Pers KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB] : Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

YAPPIKA-ActionAid meluncurkan Program Pro-InQluEd

Sehari Menjadi Relawan di Sekolah Rusak

Pelatihan Jurnalisme Warga

Program Pro-InQluEd Mengadakan Pelatihan Kampanye untuk Mitra Pelaksana

Selebrasi Merah Putih bersama YAPPIKA-ActionAid dan Rumah Millenial

Siaran Pers Posko Masyarakat Sipil Bergerak: Menggerakkan Kerelawanan demi Kehidupan dan Kemanusiaan

Kunjungan Dua Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid Untuk #AnakSehat

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Kunjungan Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid Ke Kelas Jauh dan SDN Cipinang 01, Bogor

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke Republika

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke The Jakarta Post

YAPPIKA-ActionAid (YAA) Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Advokasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan bagi Kelompok Minoritas Gender dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indoensia

Siaran Pers Crisis Center Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak 2019

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Praktik Pemberian Dana Hibah dan Skema Swakelola Tipe III bagi OMS di Indonesia

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Penyusunan Panduan Pemberi Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Komnas HAM Bekerja Sama dengan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyusun Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid, Uni Eropa, dan Pemerintah Kabupaten Bima Wujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

Lindungi Anak Indonesia dari Bahaya Sekolah Roboh

Indonesia Butuh Roadmap Penyelesaian Sekolah Rusak

Nur dan Yandi yang Harus Menghadapi Bahaya Setiap Bersekolah

Adjie Santosoputro

Claudia Helena Johan

Evelyn

Catatan Kelam Kebebasan Indonesia

Civic Space in Indonesia (Summary of joint submission to the UN Universal Periodic Review 2017-2022)

Freedom of Assembly and Association Rights, Collective Action and Human Solidarity Facing Existential Threat: Preserving the Fundamental Principles in Indonesia

Hasil Monitoring Implementasi OGP di Indonesia 2012-2013

Input for the Special Rapporteur on Human Rights Defenders Working in Remote and Rural Areas in Indonesia - 58th session of the UN Human Rights Council

Input for the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association for her report to be presented at the UN General Assembly – 79th session (UNGA79)

Input for The Special Rapporteur on The Situation of Human Rights Defenders Human Rights Defenders Working on Climate Change and A Just Transition in Indonesia to be presented to the 80th session of the UN General Assembly in October 2025

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2018 - 2019 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monev Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2019 - 2020 - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Laporan Monitoring OGP [Bahasa Indonesia]

List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) on Indonesia’s anticipated 2nd periodic report under the International Covenant on Civil and Political Rights The 129th session of the Human Rights Committee

Memperkuat Filantropi Islam dalam Ekosistem Filantropi di Indonesia

Pembentukan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia: Semakin Lemahnya Kontrol Sipil Terhadap Militer, Kemunduran Legislatif, dan Hilangnya Democratic Law Making

Reflection Note: Fostering Dialogue, Driving Change Indonesian Civil Society Advancing Democracy

Reflection Noted ICSF 2024: Merawat Dialog, Mendorong Perubahan Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi

Reformasi Sistem Pendidikan Nasional untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Shrinking Civic Space and the Current Situation of the Right to Freedom of Association in Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand

Still Far from Adequately Protected: The Enjoyment of Civil and Political Rights in Indonesia

The Dark Side of Indonesia’s Development under Joko Widodo

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) INDONESIA’S NGO COALITION FOR ADVOCACY ON WOMEN’S RIGHTS

YAPPIKA-ActionAid Annual Report 2016 - Bahasa Indonesia